Banyuwangi masuk nominator Top Ten Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Dalam Negeri memilih Banyuwangi sebagai nominator sepuluh besar (top ten) nasional penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik tahun 2016. Hal itu dikatakan Kepala Subdit Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gensly saat berkunjung ke Banyuwangi, Rabu (8/2).

Gensly mengatakan terpilihnya Banyuwangi lantaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 mendapat nilai ‘sangat tinggi’ dari Kemendagri. Penilaian ini diperoleh dari sejumlah indikator mulai dari tataran pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Kami datang ke Banyuwangi untuk melihat best practice tata kelola pemerintahan di sini. Kami ingin melihat apa saja yang telah dilakukan pemda untuk percepatan pelayanan publiknya, khususnya yang berbasis IT. Sekaligus membuktikan apakah benar telah sesuai dengan laporan yang kami terima,” ujar Gensly.

Tim Kemendagri yang berjumlah 6 orang tersebut akan mengunjungi sejumlah pelayanan publik selama dua hari penuh. Mereka akan memastikan apakah inovasi di Banyuwangi berjalan dengan efektif dan memudahkan warga.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo berkesempatan memaparkan singkat sejumlah inovasi pelayanan publik di hadapan tim Kemendagri tersebut. Di antaranya inovasi ‘lahir procot pulang bawa akta’ sebuah pelayanan inovasi dalam melayani pembuatan akta kelahiran bagi warga dalam waktu yang super cepat.

“Penerbitan akta ini gratis dan cepat. Kalau biasanya perlu waktu hingga dua minggu, namun dengan program ini akta akan selesai hanya dalam 2 hari, ini tentunya sangat membantu warga,” kata pria yang akrab disapa Yayan.

Yayan juga memaparkan program e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Lewat program ini bisa dipantau progress proyek fisik di setiap desa melalui sistem teknologi informasi.

“Di Banyuwangi ada 189 desa, jadi tidak efektif jika kita kontrol secara manual. Namun melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke desa-desa. Kita bisa tahu progres pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map. Sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” katanya.

Selain itu, Banyuwangi juga menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. "Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan bisa mengaudit kami secara online dan real time, termasuk mengaudit hingga ke desa-desa," ujar Yayan.