Rekam data kependudukan di Banyuwangi tinggal 2 persen

Merdeka.com, Banyuwangi - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi mencatat, hanya kurang 2 persen warga yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kekurangan 2 persen tersebut, akan dituntaskan pada tahun ini.

Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, Djafri Yusuf menyampaikan, dari 1,6 juta penduduk di Banyuwangi terdapat 1,2 juta warga yang wajib memiliki identitas e-KTP. Sementara kekurangan yang masih tersisa 2 persen, rata-rata warga yang baru menginjak usia 17 tahun.

"Tinggal dua persen yang belum perekaman, lebih banyak yang pemula usia 17 tahun, kemarin mau dituntaskan tapi masih terbentur dengan ujian," ujar Djafri saat Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (3/5).

Tidak hanya pelajar SMA yang sudah berusia 17 tahun, beberapa juga Lansia. Untuk menuntaskan kekurangan, pihaknya menyiapkan mobil keliling untuk pelayanan administrasi.

"Sementara masih satu unit mobil keliling. Jadi kami melakukan jemput bola, terutama di daerah yang pelosok dahulu, seperti Lansia yang kesulitan mau ke Kantor Desa dan Kecamatan," kata dia.

Mobil keliling Dispendukcapil, selain perekaman data kependuukan juga menyajikan pengurusan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Djafri mengatakan, pengurusan e-KTP sebelumnya pernah menumpuk akibat kekurangan blanko dari pemerintah pusat. Namun, saat ini dia memastikan kebutuhan blanko sudah tersedia. Pihaknya rata-rata membutuhkan blanko hingga 20-50 ribu per bulannya.

"Rata-rata ambil sebulan sekali. Sebelum habis kami langsung minta. Yang lama mensinkronkan data ke Mendagri, harus di-approve, karena ada chipnya. Kalau sudah selesai ya cepat. Seperti download, kadang cepat, dan tidak," terangnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan semua sistem administrasi kependudukan di Banyuwangi sudah berbasis online untuk menghubungkan data di desa, kecamatan hingga kabupaten.

Gerakan sadar administrasi yang dicanangkan Kementrian Dalam Negeri, kata Anas, sudah dilakukan Banyuwangi 6 tahun lalu. Banyuwangi menerapkan sistem administrasi berbasis online di desa-desa lewat program smart kampung.

"Sudah mulai 6 tahun lalu apa yang dilaunching Kemendagri saat ini. Mobil pelayanan kependudukan kami siapkan untuk meningkatkan pelayanan terkait data-data kependudukan, perekaman sudah 98 persen," katanya.