Bupati Azwar Anas tekankan pentingnya data atasi masalah di daerah

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan pentingnya sebuah data dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan daerah. Tanpa data yang presisi, pembangunan pasti salah sasaran.

"Dulu, di awal menjabat, saya sempat kesulitan bagaimana memotret problem di daerah. Pertama saya ke BPS, datanya masih utuh skala kabupaten. Langsung kami tanda tangani MoU dengan BPS agar kami diberi juga data problem sosial-ekonomi hingga ke tingkat kecamatan," ujar Anas saat jadi pembicara di acara Konferensi Regional Badan Pusat Statistik (BPS) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Kamis (11/8).

Dari data per kecamatan itulah, lanjut Anas, kemudian disusun program-program pembangunan. "Kita tidak bisa menggeneralisasi semua, karena tiap kecamatan kan problemnya beda. Jadi data ini penting biar program tidak salah," ujar Anas.

Dengan bekal data, Banyuwangi mulai 2012 menerapkan pagu indikatif untuk kecamatan. Tiap tahun, pagu indikatif untuk kecamatan sedikitnya mencapai Rp 110 miliar. Mekanismenya dana langsung ke kecamatan.

Banyuwangi menetapkan sembilan indikator, di antaranya angka kemiskinan, indeks pendidikan, indeks kesehatan, jumlah penduduk, dan luas wilayah untuk menentukan besaran dana bagi kecamatan. "Jadi penentuan pembangunan di kecamatan bukan karena di kecamatan itu bupati menang Pilkada atau tidak, tapi berdasarkan data, termasuk data BPS. Maka kecamatan yang sudah maju tentu dapat dananya lebih minim daripada kecamatan yang tergolong jauh dan masih banyak problem," papar mantan anggota DPR ini.

Adapun untuk kebutuhan-kebutuhan publik yang besar seperti pembanguna jalan tetap ditopang lewat dinas-dinas terkait.

Berkat perencanaan pembangunan yang berbasis data tersebut, lanjut Anas, hasil yang dituai mulai positif. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita warga melonjak 80 persen dari Rp 20,8 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp 37,5 juta per tahun pada 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik 85 persen dari Rp 32,4 triliun (2010) menjadi Rp 60,2 triliun (2015).

Namun, Anas mengakui masih ada problem soal kesenjangan. Indeks Ketimpangan atau Gini Ratio Banyuwangi sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29. Gini ratio adalah indeks ketimpangan yang diukur dari skala 0 sampai 1. Semakin mendekati nol, semakin baik.

"Ini berat karena banyak faktor. Tapi perlahan terus kami kurangi. Salah satu caranya dengan membuka banyak destinasi dan aktivitas ekonomi untuk membikin sentra pertumbuhan baru, seperti di wilayah selatan ada pabrik gula baru, ada destinasi wisata baru," ujarnya.