MenPAN –RB pastikan tahun ini Banyuwangi buka penerimaan ASN baru

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN – RB) Asman Abnur memastikan Banyuwangi termasuk salah satu daerah yang akan membuka rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Hal itu disampaikan MenPAN- RB saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Senin (9/8).

Dikatakan Asman, dalam perekrutan ASN 2018 ini, Banyuwangi dipastikan masuk dalam daftar penerimaan yang sedang diploting MenPAN- RB.

"Tahun ini kita pastikan Banyuwangi membuka penerimaan ASN dengan formasi sesuai yang diusulkan Banyuwangi," kata dia.

Pada tahun 2018 ini, kata Asman, secara nasional ASN yang akan pensiun berjumlah sekitar 220 ribu orang. Sementara penerimaan formasi ASN 2018, direncanakan sekitar 110 ribu orang.

"Untuk Banyuwangi, kita sedang menghitung berapa yang akan kita penuhi dari usulan yang telah diajukan," ujarnya.

MenPAN juga mengatakan dalam proses seleksi ASN tahun ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Semua calon ASN harus mengikuti tes sesuai dengan ketentuan.

"Sekarang semua harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Tidak boleh lagi ada rekrutmen berdasarkan rekomendasi pihak manapun. Kita akan terus mendorong terbentuknya ASN yang profesional dan berintegritas," kata Asman.

Saat melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Asman ditemani Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Sekretaris Jenderal Kementrian Hukum dan Ham Bambang Rantam Sariwanto, Asisten Perencanan dan Anggaran Polri Irjen Gatot Eddy. Dalam kunjungannya Asman meninjau pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah. Antara lain, Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Mapolres Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan terima kasih kepada MenPAN- RB karena Banyuwangi tahun ini mendapatkan porsi penerimaan ASN baru. Terakhir Banyuwangi melakukan perekrutan ASN pada tahun 2014.

"Setiap tahun PNS kami terus berkurang 500 orang. Dengan disetujuinya usulan ini akan menambah energi bagi kinerja daerah," ujarnya.

Pada tahun ini, Banyuwangi telah mengusulkan sebanyak 993 orang. Dari jumlah itu, 80 persen formasinya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.

"Sengaja kita usulkan dari kedua bidang ini, karena kurangnya tenaga ASN di pendidikan dan kesehatan sangat tinggi. Bayangkan Guru SMP saat ini sebagian besar masih tenaga non PNS. Dari jumlah 2.200 guru SMP, sekitar 1.700 –nya non ASN,” kata Anas.

Meskipun jumlah guru honorer lebih tinggi, namun tidak serta merta mereka bisa diangkat menjadi ASN. "Semuanya tetap harus melalui tes sebagaima ketentuan pemerintah pusat," kata Anas.

Selain pendidikan dan kesehatan, lanjut Anas, formasi yang diajukan pada tahun ini adalah fungsional umum.

"Pemkab tidak hanya membutuhkan lulusan sarjana, namun juga lulusan sekolah vokasi, mulai lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga lulusan diploma. Karena kita sebenarnya juga butuh tenaga-tenaga trampil siap pakai dari lulusan vokasi tersebut dengan kualifikasi tertentu," kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Sih Wahyudi, menambahkan, saat ini jumlah ASN di Banyuwangi ada sekitar 10.500 an- yang terbagi atas PNS guru dan non guru.

Tahun 2017 ada 554 PNS pensiun, sedangkan tahun ini tercatat ada 504 PNS yang akan pensiun pada 2018.

"Kalau di rata-rata, tiap bulan ada lebih dari 40 PNS yang pensiun. Terakhir kita melakukan rekrutmen CPNS pada tahun 2014, sehingga wajar bila tahun ini kita mengajukan usulan ke pusat," katanya.