Calon pejabat eselon 4 belajar inovasi program di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Sebanyak 40 orang calon pejabat eselon 4 diboyong Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk belajar penyusunan program inovatif di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (17/10). Mereka merupakan angkatan ke-25 pegawai pemerintah yang mengikuti program benchmarking Pusdiklat Pegawai Kemenaker.

Kepala Pusdiklat Elsie Armaita mengatakan setelah pulang dari Banyuwangi mereka harus menyusun program inovatif sendiri di unit kerja mereka masing-masing. Dia menjelaskan program-program inovatif yang sudah mereka susun akan diseminarkan untuk diketahui kelayakannya untuk diterapkan.

"Tujuan pembelajaran benchmarking adalah untuk mengadopsi, mengadaptasi, menumbuhkan inovasi dan keteladanan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) unggulan di Banyuwangi," kata Elsie.

Dia mengatakan memilih Banyuwangi agar calon-calon pejabat itu belajar di daerah yang telah berprestasi di level nasional maupun internasional. Hari ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi telah membagikan pengetahuan pembangunan inovasi pariwisata maupun pelayanan umum di desa-desa.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, membuat inovasi baru di kalangan pemerintahan seperti koin yang memiliki dua sisi. Kalau berhasil akan mendapatkan penilaian yang bagus, namun jika gagal akan menjadi hal buruk.

Namun diakuinya kunci keberhasilan membangun inovasi baru adalah adanya legitimasi dan dukungan dari bawah. Untuk itu Anas mengatakan dirinya berusaha mengoptimalkan pembagian informasi terbaru melalui berbagai upacara dan pertemuan, termasuk menyampaikan hasil dari perjalanan dinas ke luar kota yang dilakukannya.

Sehingga para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi bisa memahami kondisi terbaru yang menjadi pijakan pengambilan keputusan.

"Yang tahu kebijakan publik bukan hanya eselon 2 dan 3, tapi juga tukang sapu tahu apa yang saya kerjakan, kemana saja bupati selama 2 hari. Karena yang kita butuhkan super team sehingga butuh legitimasi dan dukungan banyak orang," kata Anas.

Selain itu untuk mendapatkan legitimasi, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan hendaknya memiliki public value atau nilai manfaat pada masyarakat umum. Penolakan-penolak atas kebijakannya juga pernah dirasakan Anas, namun dengan mengutamakan kepentingan umum akhirnya masyarakat menerima.

"Masyarakat harus bisa merasakan sendiri nilai dari keputusan itu agar kita mendapatkan dukungan dari bawah," kata Bupati yang tengah menjabat untuk keduakalinya itu.