Dapat penghargaan dari KPK, Banyuwangi akan kurangi proyek penunjukan langsung

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan penghargaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PPKT) tingkat Jawa Timur (Jatim) dari Komisi Pemberantasan Korupi (KPK).

Penghargaan RAD PPTK tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas, dalam rangkaian rapat koordinasi (rakor) dan penandatanganan komitmen antikorupsi di Gedung Grahadi, Surabaya, pekan lalu. Penghargaan tersebut, merupakan program yang dilaksanakan Pemprov Jatim bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari situ, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, akan lebih mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Salah satunya, proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) akan dikurangi dan diganti dengan sistem lelang.

"Kita ke depan akan menindaklanjuti, rencana aksi upaya yang lebih serius terkait pencejagahan korupsi. Saya sudah panggil para kepala dinas. Kalau perlu PL ini saya hilangkan. Semua dilelang. Tetapi kan ada hal-hal yang masih perlu PL," ujar Anas di Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (12/3).

Anas melanjutkan, beberapa model proyek yang memunculkan berbagai persepsi, akan diperbaiki dengan yang lebih transparan.

"Misalkan badan jalan, karena ditanam di bawah tanah. Kedepan diganti paving yang ukurannya sudah kelihatan. Jadi kalaupun ada laporan sudah bisa langsung dilihat," kata dia.

Selain itu, model proyek harus lebih akuntabel dan transparan. Semua lelang harus lebih terbuka. "Bukan selama ini tidak terbuka, tetapi KPK punya standar. Dan kami sekarang didampingi untuk 10 rencana aksi. Nah target kami dalam tiga sampai empat bulan ini, rencana 10 aksi dibuat aplikasi, dan kalau perlu terkoneksi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk turut serta memantau proyek-proyek pembangunan.

"Kami akan MoU, di Jakarta, dengan kejaksaan, kepolisian, sebagai instruksi dari Kemendagri. Kalau perlu, lelang dan lain-lain, kejaksaan dan kepolisian bisa terlibat. Sehingga semua bisa terbuka dan transparan," katanya.

Banyuwangi dinilai layak mendapatkan penghargaan karena memiliki sejumlah inovasi yang transparan kepada publik dan turut serta mencegah praktik korupsi.

Beberapa inovasi antara lain, sistem anggaran online e-village budgeting yang menjadi sistem transparansi anggaran dan monitoring pembangunan di tingkat desa. Selain itu, model rincian anggaran APBD juga rutin diumumkan melalui banner di setiap sudut kota.

Anas mengatakan, Banyuwangi juga berupaya memberi kemudahan pelayanan publik dengan model mencegah terjadinya pungutan liar. Ada 150 layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, izin usaha, pertanahan, BPJS hingga PDAM, diintegrasikan di satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik.