Banyuwangi raih penghargaan mal pelayanan publik meski bukan kota besar

Merdeka.com, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan penghargaan atas pelayanan umum terintegrasi yang digelarnya di sebuah mal di pusat kota. Penghargaan sebagai kabupaten penyelenggara mal pelayanan publik (MPP) pertama nasional diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, di Manado, Jumat (26/10).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, meski bukan kota besar, Banyuwangi terus berupaya memberikan ruang yang nyaman, modern dan menarik untuk melayani masyarakat. Tidak hanya mal pelayanan publik, ruangan dengan desain yang baik itu juga ada di desa-desa yang telah menjalankan program Smart Kampung.

Tidak hanya ruangan yang modern, kualitas pelayanan juga harus profesional dilengkapi fasilitas jaringan internet dengan kabel serat optik yang telah tersambung ke desa-desa. Bahkan sistim approval telah memanfaatkan aplikasi gawai sehingga pimpinan-pimpinan bisa menyetujui sebuah pengajuan sambil melakukan kegiatan lain.

"Kami ingin, mengurus dokumen di pemerintahan bukan lagi sesuatu yang membosankan, harus lama menunggu, tapi prosesnya bikin senang," kata Anas kepada Merdeka Banyuwangi.

Dari delapan mal pelayanan publik yang mendapatkan penghargaan, 3 di antaranya adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem, Bali. Lainnya adalah kota-kota besar seperti Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon.

Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu mereka terima dari Puan di depan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri PAN-RB Syafruddin. Mereka hadir di Manado dalam rangka menghadiri gelaran Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM).

Puan dalam sambutannya mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian PAN-RB mendapat tugas untuk mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Melayani (GIM). MPP menjadi salah satu cara untuk melakukan transparansi pelayanan umum agar lebih berkualitas.

MPP adalah pengintegrasian berbagai layanan dari daerah dengan berbagai pelayanan publik instansi pemerintah pusat, BUMN, hingga pihak swasta. Dengan sistim yang modern dan terintegrasi, diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, transparan, dan efisien.

"Ini menunjukkan revolusi mental secara perlahan tapi pasti sudah dilaksanakan setiap masyarakat, mulai dari pusat dan daerah. Atas nama pemerintah, saya sampaikan apresiasi atas berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan," katanya.