Banyuwangi jadi daya tarik setelah miliki sejumlah penghargaan dan inovasi di bidang pelayanan publik mulai dari tingkat desa.
Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun ini menargetkan ada 50.000 wisatawan kinerja atau kunjungan studi pelayanan birokrasi. Tahun lalu, kunjungan wisatawan kinerja dari dalam negeri di Banyuwangi sudah mencapai 39.000 orang.
Wisatawan kinerja yang berasal dari kalangan intansi pemerintah daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi hingga pusat, telah menambah jumlah kunjungan ke Banyuwangi diluar hari libur akhir pekan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, wisatawan kinerja bisa datang di hari aktif mulai Senin hingga Jumat, saat pelayanan birokrasi telah buka.
"Tahun ini target kami 50.000 wisatawan kinerja. Dalam setahun, tidak kurang 39 ribu tamu mengunjungi mal pelayanan publik untuk belajar pengelolaannya. Ke depan akan kami desain, agar mereka usai mengunjungi mal, bisa langsung berbelanja dan membeli oleh-oleh di pasar sebelahnya," ujar Anas, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (9/8).
Banyuwangi menjadi daya tarik setelah memiliki sejumlah penghargaan dan inovasi di bidang pelayanan publik mulai dari tingkat desa bernama smart kampung hingga di tingkat kabupaten bernama Mall Pelayanan Publik.
Saat ini Mall Pelayanan Publik telah mengintegrasikan 173 jenis pelayanan di satu gedung, mulai layanan kependudukan, izin, hingga layanan kepolisian dan Kementerian Agama. Layanan tersebut telah beroperasi sejak 6 Oktober 2017 lalu.
Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi, Dwi Marhaen Yono menambahkan, pada 2017, jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Banyuwangi mencapai 4,8 juta, 39.000 diantaranya merupakan wisatawan kinerja. Sementara wisatawan mancanegara telah mencapai 98.970.
Dari jumlah kunjungan tersebut perputaran uang wisatawan mencapai 7,9 triliun. Wisatawan asing rata-rata menghabiskan uang Rp 2,7 juta dan wisatawan domestik Rp 1,5 juta.
"Rata-rata mereka menginap 2 malam bahkan sampai 4 malam. Minimal dalam sebulan ada 4 daerah atau instansi yang berkunjung untuk studi ke Banyuwangi," kata Marhaen.
Masing-masing kunjungan instansi, kata Marhaen, bisa membawa 10 hingga 500 orang tiap rombongan.
"Dulu hanya di hari Kamis dan Jumat, sekarang bisa tiap hari tapi diatas pukul 13.00," jelasnya.
Secara terpisah, 29 pejabat eselon III Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang baru saja melakukan kunjungan ke Banyuwangi, sejak Rabu (8/8) melakukan kunjungan pelayanan publik di desa smart kampung, SKPD dan Mall Pelayanan Publik.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendes PDTT, Sumarlan menjelaskan, rombongannya belajar berbagai inovasi seperti E-Village Budgetting untuk tata kelola keuangan desa dan E-monitoring system untuk memantau proyek fisik di desa.
"Kami sudah ada di Banyuwangi selama lima hari. Kami tertarik dengan sistem pengelolaan keuangan tersebut. Kami berharap bisa mengadopsi inovasi untuk diterapkan, sehingga kinerja Kemendes PDTT bisa meningkat," katanya.