Anas minta perwakilan Kemenkeu Jatim bantu genjot pendapatan pajak

Merdeka.com, Banyuwangi - Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta agar perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang sedang berkunjung ke Banyuwangi bisa membantu menertibkan pembayaran di sektor pajak. Hal ini disampaikan Anas saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri perwakilan Kemenkeu di Aula Kantor Perwakilan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi.

Anas mengatakan, saat ini masih banyak sumber pendapatan pajak di Banyuwangi yang belum ditertibkan. Dalam artian masih ada toko modern di Banyuwangi belum membayar pajak, karena belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terutama alamat kantor toko modern yang masih berada di kota lain.

"Karena itu, pajaknya masuk ke daerah sesuai alamat kantor pusat mereka. Padahal kalau ini bisa masuk ke daerah, akan menambah PAD Banyuwangi. Ini yang kami minta untuk dibantu," kata Anas, Kamis (24/11).

Di hadapan para peserta Rakor, Bupati Anas meminta agar turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya masing-masing. Rakor ini, dihadiri para kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak se-Jawa Timur.

Anas juga membeberkan progress Banyuwangi dalam lima tahun terakhir yang telah mengalami banyak perkembangan. PDRB Banyuwangi mengalami peningkatan, dari yang hanya Rp 32,46 triliun sebelum 2010, naik menjadi Rp 60,05 triliun atau naik 85 persen sesudah 2015.

Angka kemiskinan turun dari 20,09 persen menjadi 9,17 persen. Pendapatan perkapita Rp 20,8 juta per orang per tahun naik menjadi Rp 37,53 juta per orang per tahun atau naik 80 persen. Namun kenaikan tersebut selama ini tidak berbanding dengan kenaikan PAD dari pajak.

"Mungkin bisa dengan mengubah alamat sesuai di mana toko terkait beroperasi. Kalau tokonya di Banyuwangi, ya alamatnya harus Banyuwangi sehingga pajaknya juga akan dinikmati rakyat Banyuwangi," ujarnya meminta solusi.

Dalam presentasinya mengenalkan Banyuwangi, Anas memaparkan upaya Pemkab meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Banyuwangi. Seperti pelayanan publik berbasis IT dalam program smart kampung di desa-desa. Salah satunya, pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) online saat ini cukup dilakukan di tingkat desa.