"Semua orang miskin kita anggarkan untuk BPJS," kata Anas.
Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas akan memberi kemudahaan akses bagi warga miskin yang ingin mengurus dokumen-dokumen penting, khususnya pelayanan bidang kesehatan. Menurutnya, orang miskin di Bumi Blambangan harus diprioritaskan, bukan justru dipersulit di level birokrasi.
"Kami dapat keluhan. Ini anggaran kemiskinan ada, tapi orang miskin kok masih sulit gituloh mengurus ke sana-ke mari. Padahal orang miskin harus diberi 'jalan tol' mengurus semua administrasinya," tegas Anas di Banyuwangi, Senin (11/4).
Dari informasi diterimanya, termasuk dari akun twitter pribadi: @a_azwarnas, Anas kerap menerima keluhan dari warga miskin. "Jadi menurut saya, tidak boleh ada masalah orang miskin ini terbelit-belit pada urusan birokrasi dan administrasi," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Anas akan mengambil langkah cepat. "Maka kami ini sekarang, sambil ini jalan, maka kami proses, sekarang ini proses mengintegrasikan semua penanganan kemiskinan. Namanya UGD penanganan kemiskinan, jadi kami jadikan unit gawat darurat," katanya.
"Orang kalau sakit di UGD itu gak perlu ngurus administrasinya dulu, masuk diurus dulu, beres dulu. Jadi nanti kita integrasikan mulai dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat), kemudian sekretariat, Puskesmas yang menangani surat permohonan orang miskin," sambungnya.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengecekan data jumlah orang miskin di Banyuwangi. "Sekarang kita cross check validasi data. Gimana ini kok data numpuk-numpuk, kira-kira begitu. Ada Jamkesda, ada Jamkesmas, ada TKPK (Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan)" ucapnya.
Validasi yang dilakukan TKPK sendiri, ada 147 ribu orang miskin di Bumi Blambangan. "Itu (147 ribu orang miskin) setelah divalidasi. Itu saja masih banyak orang ngurus surat miskin terus. Ada 30 ribuan. Ini lagi kita validasi. Kita lagi konsolidasikan. Ini saya sedang konsolidasi, semua orang miskin kita anggarkan untuk BPJS," tandasnya.