DPR Minta Banyuwangi terus lakukan inovasi pelayanan publik

Merdeka.com, Banyuwangi - Komisi II DPR RI meminta inovasi pelayanan publik yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi terus dilanjutkan. Apa yang selama ini berjalan dinilai sudah baik, dan ke depan perlu terus ditingkatkan untuk mengiringi kebutuhan dan ekspektasi publik yang juga meningkat.

”Kami sudah melihat sejumlah inovasi yang ada di sini. Ada banyak hal bagus dan merupakan terobosan baru. Ini perlu dijaga keberlanjutannya dan disempurnakan. Kami sudah berbicara dengan Bupati Banyuwangi untuk memberi saran-saran agar apa yang sudah bagus ini semakin bagus,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy usai melakukan kunjungan spesifik di Banyuwangi, Rabu (27/7).

Sebanyak 11 anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi sejak kemarin. Mereka antara lain Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmadji, Arteria Dahlan, Rahmad Nasution Hamka, Dadang Muchtar, Muhamad Nur Purnama M, dan Azikin Zolthan. Komisi II DPR adalah komisi yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Lukman mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung sejumlah inovasi layanan publik di daerah berjuluk The Sunrise of Java tersebut. Salah satunya mengunjungi desa yang menjalankan program ”Smart Kampung” di Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah.

"Inovasi Smart Kampung sangat ideal untuk menjawab problem masyarakat. Bukan hanya asal ada teknologi informasi tapi programnya menyeluruh, termasuk memberdayakan ekonomi warga. Kami berharap program ini bisa diikuti daerah lain, tentu dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Khusus untuk Banyuwangi, kami berharap program ini bisa terus ditambah dan diratakan ke desa-desa lain karena saat ini kan belum semua desa menerapkannya,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

”Smart Kampung” sendiri adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan pilot project ”Smart Kampung” dan saat ini disiapkan untuk 176 desa lainnya.

Lukman juga mengapresiasi upaya Banyuwangi melakukan reformasi birokrasi dengan berbagai program, mulai dari perbaikan rekrutmen PNS dengan standar tertentu hingga peningkatan kinerja PNS dengan ukuran kinerja terukur. ”Termasuk yang cukup bagus adalah integrasi pelayanan antara pemerintah daerah dan elemen lain, misalnya dalam program pengentasan kemiskinan, pengentasan anak putus sekolah, dan penanggulangan kekerasan anak dengan melibatkan aparat hukum, LSM, maupun dunia usaha,” kata Lukman.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas kunjungan dari Komisi II DPR RI. ”Teman-teman DPR memberi saran dan semangat agar pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi bisa terus ditingkatkan. Ini semakin memotivasi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Anas.

Dia menambahkan, tiap tahun Pemkab Banyuwangi juga melakukan survei kepuasan publik untuk mengetahui mana saja program yang dinilai berhasil oleh publik dan mana saja yang dinilai kurang. ”Survei publik penting karena mereka yang merasakan pelayanan. Tiap tahun kami lakukan. Kami targetkan tahun ini Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bisa mencapai kisaran 80 persen. Tentu tidak bisa puas semuanya karena berbagai faktor teknis keterbatasan kami. Tapi paling tidak di kisaran 80 persen sudah sangat bagus,” ujar dia.