Sri Mulyani puji kinerja dan akuntabilitas keuangan di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, sistem akuntabilitas dan kinerja di Banyuwangi perlu dicontoh daerah lain. Salah satunya dilihat dari rendahnya nilai inflasi dan capaian turunnya angka kemiskinan di Banyuwangi.

"Saya sangat menghargai kinerja pemerintah daerah, dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tidak hanya dari sisi APBD-nya, tapi juga kinerjanya," ujar Sri Mulyani usai keliling melihat Bandara Banyuwangi dan Lounge Pelayanan Publik, Kamis (1/3).

Sri Mulyani berkunjung ke Banyuwangi bersama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kedatangannya untuk melihat persiapan Banyuwangi untuk turut serta menyambut pertemuan IMF World Bank di Bali pada Oktober 2018.

Saat perjalanan dari Bandara Banyuwangi menuju Lounge Pelayanan Publik, Sri Mulyani sempat bertanya kepada Anas, bagaimana kondisi perekonomian di Banyuwangi.

"Waktu di jalan saya sempat bertanya terkait jumlah kemiskinan, Banyuwangi sudah di bawah nasional, yang mulanya 20 persen turun jadi 8,6 persen. Caranya dengan konsentrasi di kecamatan yang kemiskinannya tinggi, membantu langsung, itu cara yang perlu ditiru daerah lain, juga untuk Indonesia," ujarnya.

Saat di Lounge Pelayanan Publik, Sri Mulyani juga melihat detail sistem akuntabilitas, terutama rincian pemanfaatan APBD.

"Saya tadi melihat display, mengenai APBD-nya, dan bagaimana kemajuan suatu proyek yang didanai dengan anggarannya, siapa kontraktornya, dan kemajuan mulai dari 0-100 persen," ujarnya.

Dia melanjutkan, "Kalau sistem akuntabilitas ini bisa diterapkan di semua daerah, dan lembaga Kementerian Keuangan, pasti masyarakat bisa turut menjaga, memantau untuk menjamin bahwa APBN bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya."

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan, berbagai inovasi telah dibuat untuk efektivitas dan transparansi akuntabilitas keuangan di Banyuwangi.

Dari situ, Banyuwangi sudah mendapatkan dua kali predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) selama dua tahun terkahir.

"Kami buat sistem, karena tanpa sistem yang inovatif pasti akan sangat kesulitan. Kita kembangkan e-village budgeting, e-monitoring dan lainnya untuk mengontrol kinerja kami," katanya.