Saat Sri Mulyani ajak Menteri Luhut, Bupati Anas dan Gubernur BI berswafoto

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang datang ke Banyuwangi bersama Menteri Koordinator (Kemenko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyempatkan diri berswafoto di Terminal Hijau Bandara Banyuwangi, Kamis (1/3).

Kedatangan rombongan ke Banyuwangi untuk membahas persiapan kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu menjadi salah satu penyangga IMF Annual Meeting di Nusa Dua, Bali, Oktober mendatang.

Sempat berkeliling terminal bandara hasil desain arsitek bernama Andra Matin, Menkeu yang kerap disapa Ani itu berswafoto bersama Menko Luhut dan pejabat BI. Sawah hijau di depan bandara yang dilengkapi kincir angin terbuat dari bambu atau disebut kiling, dipilih sebagai latar belakang.

Terminal bandara di atas tanah seluas 1,3 hektare itu dilengkapi 5 kolam ikan untuk menyejukkan udara. Ada area tanaman pakis di dalam ruangan, tanaman rambat di tepian atap, dan taman bunga di depan. Terminal ini dapat menampung 250 ribu penumpang dengan jumlah penumpang 400-500 orang per hari.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kemudian menjelaskan, dengan memanfaatkan banyak kayu Ulin bekas sebagai kisi-kisi dan lantai, pembangunan mengandalkan Rp 45 miliar saja.

Sri Mulyani sempat kaget mendengar hematnya biaya pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu. "Masak Rp 45 miliar?" kata Sri Mulyani, menanggapi Anas.

Dia juga mengapresiasi tata kota yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Lahan di sekitar bandara seluas 500 hektare dipertahankan agar tetap menjadi sawah, dan toko waralaba dilarang dibangun untuk menghidupkan warung-warung kecil.

Dia juga sempat melihat bagaimana e-Monitoring System sebagai display laporan progres pembangunan fisik diterapkan di Banyuwangi. Dari nama kontraktor, data lokasi dan foto tahap pembangunan 0 persen, 50, hingga 100 persen bisa dilihat di layar komputer.

"Saya terus terang melihat ini sangat terkesan. Itu adalah bentuk-bentuk akuntabilitas yang betul-betul dibutuhkan," katanya lagi.

Sri Mulyani mengatakan dia membayangkan semua daerah menerapkan program pelaporan pembangunan fisik online yang transparan itu diterapkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Dengan itu, masyarakat dapat membantu menjaga, mengawasi, dan menjamin bahwa anggaran negara bisa digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat sendiri.