Wakil Bupati dan Ketua DPRD Pekalongan belajar atasi masalah kemiskinan

Merdeka.com, Banyuwangi - Keberhasilan Banyuwangi menurunkan angka kemiskinan mendapat perhatian khusus dari banyak pihak. Diantaranya, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Hj. Hindun, yang datang ke Banyuwangi untuk belajar tentang hal tersebut. Hindun datang besama Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti, dan jajaran eksekutif daerah berjuluk kota santri tersebut.

Rombongan eksekutif dan legislatif ini berada di Banyuwangi selama tiga hari, sejak Kamis (6/9), dan bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Jumat (7/9). Saat bertemu Wabup Yusuf, Hindun dan Wabup Arini kompak mengatakan ingin belajar strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu.

"Sudah bukan rahasia kalau Banyuwangi punya banyak inovasi. Inilah alasan kami kemari untuk belajar kelebihan Banyuwangi, khususnya bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," kata Hindun yang langsung diamini Wabup Arini.

Selain hal tersebut, Hindun beserta rombongan juga belajar lebih jauh tentang pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Hindun mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik di Banyuwangi. Diantaranya, lounge pelayanan publik, pendopo kabupaten, dan mal pelayanan publik.

"Setelah kunjungan ini, kami harap bisa mencontoh semangat berinovasi dari Banyuwangi. Saya dan Bu Wabup sepakat akan mengadop apa saja yang bisa diterapkan di Pekalongan. Misalnya, mal pelayan publik," ujar Hindun.

Hindun juga menyampaikan kekagumannya terhadap arsitektur bangunan pendopo kabupaten yang berkonsep green building. Dia juga mengapresiasi langkah daerah yang tidak hanya menjadikan pendopo sebagai rumah dinas bupati, namun juga terbuka bagi wisatawan dan masyarakat.

"Kalau arsitektur dan penataannya keren seperti ini, ternyata pendopo bisa dijadikan destinasi wisata. Ini juga menginspirasi kami untuk membuka akses publik," katanya.

Rombongan ini juga sempat mengunjungi taman sritanjung yang lokasinya tepat di depan pendopo. Mereka melihat bagaimana penataan pedagang kaki lima di areal publik.

Sementara itu, Wabup Yusuf menyambut baik kehadiran rombongan eksekutif dan legislatif ini. Wabup mengatakan, setiap daerah pasti memiliki kelebihan masing-masing. Namun, terus belajar adalah sebuah keniscayaan untuk menjadi lebih baik.

"Silakan belajar apa saja dari Banyuwangi. Kami pun akan terus berbenah dan belajar agar semakin baik. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan mencontoh kelebihan Pekalongan," kata Wabup Yusuf saat menerima rombongan tersebut di Lounge pemkab.

Wabup menjelaskan, keberhasilan Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan adalah berkat strategi keroyokan bersama banyak pihak. Pemerintah, BUMN, dan swasta bergandengan tangan saling mendukung menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan.

"Sebab jika hanya mengandalkan dana dari APBD, masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai. Misalkan saat TNI akan melakukan karya bakti, kita arahkan untuk membuat program bedah rumah. Ini akan memperluas sasaran pengentasan kemiskinan yang belum tercover APBD. Dengan cara seperti ini jumlah kemiskinan di Banyuwangi lebih cepat berkurang," kata Yusuf.

Awalnya, imbuhnya, angka kemiskinan di Banyuwangi juga masih tinggi. Di tahun 2010, jumlahnya mencapai 20,4 persen. Bahkan di tahun 2014 banyak ditemukan orang miskin baru. Maka, mulailah pemkab membuat sistem yang terintegrasi antar SKPD, khususnya dengan Bappeda. Data kemiskinan yang ada di Badan Pusat Statistik pun terintegrasi dengan Bappeda, by name by address.

Pemkab juga membentuk Tim Pemburu Kemiskinan, Tim Pemburu Anak Putus Sekolah dan menggelar pelatihan bagi perangkat desa untuk bisa menyelesaikan urusan pembuatan Surat Pernyataan Miskin (SPM) di tingkat desa. Inovasi-inovasi ini, melengkapi inovasi sebelumnya yang telah dibuat pemkab. Seperti Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan program Siswa Asuh Sebaya (SAS), dimana secara periodik siswa yang mampu menyisihkan uang sakunya untuk membantu kebutuhan belajar siswa yang tidak mampu.

"Langkah-langkah ini, membuahkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2015, angka kemiskinan turun menjadi 9,2 persen, dan data terakhir (2016) turun lagi menjadi 8,79 persen," terangnya.

Tak hanya itu, pemkab juga menggandeng beberapa perusahaan dan perbankan agar mau mengeluarkan program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk mengentaskan rakyat miskin.

"Kami kumpulkan perusahaan dan perbankan. Pertemuan dengan perusahaan itu kami kemas dalam bentuk coffee morning atau gathering. Disitu kami ceritakan keinginan kami untuk membantu warga miskin dengan membedah rumah mereka. Mereka dipersilakan mau menyumbang berapa. Dan ternyata mereka welcome dengan program yang kami buat," ujarnya.

Banyuwangi juga fokus pada empat sektor dalam mengentaskan kemiskinan. Mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, produktivitas pertanian dan Industri Kecil Menengah (IKM). "Masing-masing kecamatan kita potret berdasarkan empat sektor tersebut, yang langsung kita sandingkan dengan tingkat kemiskinannya," ujarnya.