2017, pelayanan publik di Banyuwangi dirombak total

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi bakal merombak total sistem pelayanan publik pada 2017 mendatang. Hal tersebut merupakan formula baru yang telah dipersiapkan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java untuk menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam upacara peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-245 di halaman Kantor Bupati, Senin (19/12).

Menurut Anas, Banyuwangi masih mengalami keterbatasan. Di antaranya, seperti keterbatasan anggaran dan geografi daerah yang sangat luas. Selain itu, setiap tahun terdapat ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa pensiun.

“Ini tantangan nyata yang harus kita hadapi dan segera carikan solusinya. Meski banyak prestasi yang telah kita raih, kita semua tetap harus bergandengan tangan menghadapi problematika ke depan. Apalagi banyak diprediksikan pakar, ekonomi Indonesia tahun depan masih rentan,” ujar Anas.

Seperti halnya perombakan sistem pelayanan publik Banyuwangi terkait perizinan. "Perizinan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan investasi di bawah Rp 400 juta cukup diurus lewat aplikasi. Ini sedang kita rancang. Pengusaha tidak perlu ke kantor, namun cukup dengan SMS mereka sudah mendapatkan izin dan dapat bekerja melakukan usahanya di Banyuwangi,” terang Anas.

Anas sekaligus akan merombak sistem pantauan terhadap investasi dan pembangunan di Bumi Blambangan. “Dengan cara ini kita akan mampu meningkatkan pelayanan dan mengontrol pembangunan. Di sini, peran Satpol PP dan pengendalian SKPD sangat penting,” ujarnya.

Menurut Anas, investasi dan ekonomi yang terus tumbuh di Banyuwangi sangat membutuhkan pengendalian agar semuanya tetap berjalan sesuai koridor. Seperti jumlah UMKM yang terus bertambah, sehingga pedagang kaki lima (PKL) di trotoar terus meningkat.

“Kalau ini tidak dikendalikan, kenyamanan masyarakat akan terganggu karena trotoarnya habis dipakai PKL. Untuk itu saya minta agar para lurah ikut memantau dan mengendalikan PKL di wilayahnya,” pinta Anas.

Untuk mempermudah pantauan terhadap pembangunan Banyuwangi, Anas akan memperbanyak pemasangan CCTV di ruang-ruang publik. Tidak hanya di jalan, namun juga di tempat-tempat wisata agar kondisinya selalu terpantau.

“Kami akan tahu obyek wisata mana yang masih perlu ditata kebersihannya. Pengunjung pun akan terlihat siapa yang membuang sampah sembarangan,” ujar Anas.

Selain itu, Anas juga menegaskan tahun 2017 nanti akses pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi perhatian pemerintah. Anas memastikan pelayanan publik di puskesmas akan semakin membaik dengan pelayanan yang tepat waktu.

“Saya sudah mewanti-wanti agar tidak ada lagi dokter yang datang terlambat. Sehingga tidak ada pasien yang telat ditangani gara-gara dokternya belum datang. Selain itu, kebutuhan dokter spesialis kita akan semakin tercukupi melalui program beasiswa dokter spesialis yang kita berikan. Bahkan, sebagian ada yang sudah kembali ke Banyuwangi. Harapannya, ini akan semakin menyempurnakan layanan publik kita di bidang kesehatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan kepada pemenang Desa Smart Kampung. Yakni Desa Taman Sari Kecamatan Licin, Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng, dan Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah. Penghargaan itu diberikan karena ketiga desa tersebut dinilai mampu mengakselerasi smart kampung-nya. Mereka dinilai menjadi pionir percepatan pelayanan publik di level desa.

Smart kampung merupakan program yang digagas Pemkab Banyuwangi. Terdapat tujuh kriteria desa Smart Kampung. Yaitu menyelenggarakan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan informasi hukum.

Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. Sedangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menjadi basis bagi program. Banyuwangi juga melayani program One stop service pelayanan administrasi kependudukan dalam beberapa menit.