"Kita ada WA Grup Pemda (Banyuwangi). Ketika ada laporan (masalah), SOP-nya 4 jam sudah harus tertangani," kata Anas.
Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Abdullah Azwar Anas punya jurus jitu yang cepat mengatasi persoalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Di era teknologi, orang nomor satu di Blambangan ini memanfaatkan WhatsApp (WA) untuk koordinasi, karena WA dinilai sangat efektif menyelesaikan masalah.
"Kita ada WA Grup Pemda (Banyuwangi). Ketika ada laporan (masalah), SOP-nya 4 jam sudah harus tertangani. Di Twitter saya, saya terima keluhan di FB (Facebook), ada ribuan yang masuk, maka setelah dikoordinasikan di WA, SOP-nya 4 jam harus ditanganin," ujarnya, Senin (11/4).
Dia mencontohkan, salah satu kasus di Kecamatan Glenmor. Di sana ada sepasang sumi-istri, Mbah Nyono (78) dan Mbah Miatun (70), hidup di rumah miskin tapi belum tertangani oleh pemerintah setempat.
"Melalui WA kita koordinasikan. Kemudian kita dapat laporan, bahwa tindakan awal sudah dilakukan. Setelah itu diberi bantuan. Jadi WA sangat efektif menyelesaikan masalah. WA Grup bisa berfungsi mengatasi masalah dengan cepat. SOP-nya, 4 jam sudah harus tertangani," paparnya.
Selain penanganan awal soal kemiskinan, Anas juga merencanakan Program UGD (Unit Gawat Darurat) penanganan orang miskin.
"Kita dapat keluhan. Ini anggaran kemiskinan ada, tapi orang miskin kok masih sulit gitu loh mengurus ke sana ke mari. Padahal orang miskin harus di beri 'jalan tol' untuk mengurus administrasinya," kata suami Ipuk Fiestiandani ini.
Dari informasi yang diterima, termasuk dari akun Twitter pribadinya @a_azwarnas, Anas kerap menerima keluhan dari warga miskin. "Jadi menurut saya, tidak boleh ada masalah orang miskin ini terbelit-belit pada urusan birokrasi dan administrasi," katanya.
Untuk mengatasi persoalan itu, mantan anggota MPR termuda ini akan mengambil langkah cepat. "Maka kita ini sekarang, sambil ini jalan, maka kita proses, sekarang ini proses mengintegrasikan semua penanganan kemiskinan. Namanya UGD penanganan kemiskinan, jadi kita jadikan unit gawat darurat."
"Orang kalau sakit di UGD itu gak perlu ngurus administrasinya dulu, masuk diurus dulu, beres dulu. Jadi nanti kita integrasikan mulai Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat), kemudian sekretariat, puskesmas yang menangani surat permohonan orang miskin," ujarnya.