Anas berbagi pengalaman dengan kepala daerah dalam Rembuk Nasional

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diminta berbagi pengalaman dalam acara Rembuk Nasional Relawan Jokowi-JK yang digelar di Jakarta dan berakhir Senin malam (24/10). Anas tampil satu sesi bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Acara yang dihadiri simpul-simpul Relawan Jokowi-JK tersebut digelar dalam rangkaian dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Anas mengatakan, dirinya diminta untuk berbagi pengalaman dan tantangan dalam membangun daerah. Banyuwangi dipilih untuk tampil karena dinilai cukup mampu mendorong pembangunan dengan berbagai inovasi. ”Kami berdiskusi banyak hal, terutama bagaimana agar desa dan infrastruktur diperkuat. Dua hal itu saya kira yang sangat terasa programnya dalam dua tahun masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK,” ujar Anas saat dihubungi, Selasa, (25/10).

Anas mencontohkan betapa besarnya perhatian pemerintah kepada pembangunan perdesaan. Di Banyuwangi sendiri, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar. Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa.

Anas menekankan bahwa pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Saat ini, kemiskinan masih terkonsentrasi di desa. ”Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka kita ikut mengobati sebagian besar kemiskinan nasional karena konsentrasi terbesar kemiskinan masih ada di desa,” ujarnya.

Desa menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur yang tak merata, kualitas SDM yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota, hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai. Dia mencontohkan di Banyuwangi, sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa. Kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Sebagian jalan di desa juga belum dalam kondisi baik.

”Anggaran pemerintah daerah tak akan cukup untuk membangun seluruh jalan, sedangkan di sisi lain anggaran banyak tersedot mayoritas untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian. Maka yang dilakukan adalah pemilihan prioritas. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan. Kami mulai melakukan audit jalan, mana yang menjadi porsi pemerintah kabupaten dan mana yang menjadi porsi pemerintah desa. Sehingga tercipta kolaborasi yang apik. Ini berbagi peran untuk membagi habis masalah yang ada,” jelas Anas.

Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membikin program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun. Pemkab Banyuwangi menyediakan honor. ”Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya,” kata dia.

Terakhir adalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. ”Misalnya dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online banyuwangi-mall.com. Kami juga baru saja menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya,” kata Anas.