Banyuwangi siap laksanakan Program Kota Tanpa Kumuh

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Ditjen Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, melaksanakan Sosialisasi dan Workshop Strategi Komunikasi mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (02/11).

Bertempat di Hotel Ketapang Indah, puluhan satuan kerja Kabupaten Banyuwangi seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan beberapa satuan kerja lainnya turut berpartisipasi dalam percepatan arah kebijakan penanganan kumuh melalui Kelompok Kerja (Pokja).

"Masih kita ketahui ada beberapa titik-titik terkesan kumuh. Kalau kumuh itu kan identik dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini akan kita turunkan. Kita harus meng-cluster, kita tangani secara intensif. Sehingga ada kolaborasi dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kemudian Banyuwangi," terang Mujiono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

Program KOTAKU bersinergi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 untuk mewujudkan permukiman layak huni, produktif dan berkelanjutan. Menurut Mujiono, gerakan 100-0-100 merupakan tersedianya 100 persen air minum untuk masyarakat, 0 hektare luas kawasan kumuh perkotaan, dan 100 persen akses sanitasi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melakukan strategi yang komprehensif dengan melakukan perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati terkait dengan peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda Tata Ruang, SK Kumuh, Kelompok Kerja dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Pokja Pengadaan, Memorandum Program, dan lainnya.

"Di Banyuwangi ada sekitar 45 titik, tapi tidak semuanya kumuh. Ada sekitar 30 untuk kawasan kumuh, nanti akan kita tambah 3. Nah, supaya kita komitmen, nanti kita SK-kan ke pak bupati. Karena program-program pemerintah ini kebanyakan juga minta keputusan pak bupati. Apa benar kawasan itu masuk kriteria kawasan kumuh atau tidak," ujar Mujiono.