1. BANYUWANGI
  2. INFO BANYUWANGI

Banyuwangi tetap jadi daerah dengan inflasi terendah di Jatim

"Terima kasih kepada semua takeholder di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi yang bekerja dengan langkah strategis," kata Anas.

Bupati Anas saat sidak ke pasar-pasar tradisional. ©2016 Merdeka.com Reporter : Mohammad Taufik | Rabu, 04 Oktober 2017 12:18

Merdeka.com, Banyuwangi - Tingkat inflasi di Kabupaten Banyuwangi terus tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, secara tahunan (year on year) dari September 2016 ke September 2017, inflasi Banyuwangi sebesar 2,68 persen, atau terendah dibanding kabupaten/kota lain di Jatim. Angka itu lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 3,84 persen dan nasional 3,72 persen.

Adapun inflasi Banyuwangi tahun berjalan Januari-September 2017 sebesar 2,12 persen, juga terendah di Jatim yang rata-rata 3,06 persen. Khusus September 2017, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jatim yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Sedangkan yang lainnya mengalami inflasi dengan rata-rata kenaikan harga barang/jasa di Jatim pada September sebesar 0,19 persen.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersyukur inflasi bisa terus berada pada level yang terkelola dengan baik. "Terima kasih kepada semua stakeholder di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi yang bekerja dengan langkah strategis mengendalikan lonjakan harga. Terima kasih juga ke Bank Indonesia (BI) yang selama ini rutin mendampingi Banyuwangi menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi," kata Anas.

Anas mengatakan, inflasi berkaitan erat dengan kemampuan daya beli warga. "Jika kita bisa mengelola inflasi dengan baik, daya beli warga. Artinya, pendapatannya tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang mereka butuhkan," ujar Anas.

Bupati berusia 44 tahun ini menambahkan, inflasi yang tak terkendali bisa berimbas pada pembentukan kemiskinan baru, peningkatan kesenjangan ekonomi, dan bahkan rentan menjadi konflik sosial.

"Inflasi itu erat kaitannya dengan kemiskinan karena kelompok masyarakat menengah ke bawah masih rentan masuk ke kelompok masyarakat miskin jika daya belinya melemah karena tergerus kenaikan harga barang dan jasa atau yang disebut sebagai inflasi itu tadi," ujarnya.

Di sisi lain, inflasi yang tidak terkelola dengan baik juga menunjukkan ada yang tidak efisien dalam struktur perekonomian. "Kalau makin tinggi inflasi, makin besar pula biaya yang harus ditanggung dalam perekonomian," kata Anas.

Sebelumnya, Banyuwangi telah ditetapkan sebagai daerah terinovatif dalam pengendalian inflasi oleh TPID nasional, yang penghargaannya diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Gubernur BI Agus Martowardojo akhir September lalu.

(MT/MT)
  1. Info Banyuwangi
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA