Inovasi layanan publik Banyuwangi dipresentasikan di hadapan Pemda se-Bali

Merdeka.com, Banyuwangi - Penyelenggaraan Bali Otonomi Award yang pertama kali digelar pada tahun ini menghadirkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Quest Hotel, Denpasar, Selasa (27/2). Tidak hanya diundang, Anas juga didapuk menjadi narasumber utama dalam seminar yang dihadiri oleh pemerintah daerah dan kota se Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengupas tentang berbagai inovasi pelayanan publik dan visi kepemimpinan daerah yang melayani. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua hal penting yang harus dilaksanakan.

"Pertama, harus memetakan terlebih dahulu permasalahan yang ada, baru kemudian menentukan skala prioritas. Dari hal tersebutlah, lantas kita bekerja untuk memberikan pelayanan," kata Anas.

Dari dua hal tersebut, kemudian Banyuwangi membuat berbagai inovasi. Secara garis besar, inovasi tersebut meliputi pengembangan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita buat sistem, karena tanpa sistem yang inovatif pasti akan sangat kesulitan. Kita kembangkan e-village budgeting, e-monitoring dan lainnya untuk mengontrol kinerja kami," kata dia.

Selain itu, inovasi juga dikembangkan dalam sektor SDM. "SDM ini elemen penting untuk melaksanakan semua inovasi dan kebijakan Pemda. Bagi para PNS, kita berikan insentif, dan kepada masyarakat kita kembangkan mindset yang baru," jelas Anas.

Sementara itu, Peneliti Bali Institute of Pro-Otonomi (BIPO) Putu Darmanu, mengatakan bahwa spirit inovasi yang dikembangkan oleh Banyuwangi cukup relevan untuk ditiru oleh pemda di seluruh Provinsi Bali. Menurut penelitian dari BIPO, inovasi yang dikembangkan oleh pemda masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh.

"Di Banyuwangi ini menarik, inovasinya tidak sektoral per-OPD, tapi lintas sektoral. Sehingga dampaknya akan sangat besar," ujarnya.

Anggota DPD RI dari Bali Kadek Arimbawa juga mengapresiasi upaya Pemda Banyuwangi dalam membuat regulasi yang melindungi masyarakat lokal. Seperti pelarangan minimarket berjejaring dan pembatasan hotel di lingkungan wisata dengan mengedepankan hotel berbasis masyarakat.

"Kebijakan ini perlu ditularkan kepada para pemangku kebijakan di Bali," kata dia.

Bali Otonomi Award tersebut mengukur penyelenggaraan inovasi pemerintah daerah yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.