Ke Banyuwangi, Kementerian PPN bahas sosialisasi strategi konservasi

Merdeka.com, Banyuwangi - Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, berkunjung ke Banyuwangi untuk gelar diskusi tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia 2015-2020.

Forum yang dihadiri para stakeholder di Banyuwangi yang memiliki kewenangan di wilayah menjaga keanekaragaman hayati dan konservasi diundang untuk turut hadir. Mulai dari perwakilan perhutani, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, PTPN sampai perwakilan akademisi.

Medrilzam mengatakan diskusi yang membahas tentang upaya konservasi keanekaragaman hayati ini ditempatkan di Banyuwangi karena berdekatan dengan empat kawasan Taman Nasional (TN). Mulai dari TN Alas Purwo, Baluran, Merubetiri dan TN Bali Barat.

"Saya melihat stakeholder di Banyuwangi terkait dengan keanekaragaman hayati ini cukup responsif. Karena ada temen di TN Baluran, Alas Purwo, Merubetiri, Alas Purwo dan teman-teman BKSDA, responnya cukup baik dalam koordinasi," kata Medrilzam kepada Merdeka Banyuwangi, usai menjadi pembicara diskusi di Hotel Santika, Banyuwangi, Selasa (20/12).

Medrilzam melanjutkan, pembahasan diskusi ini lebih mengutamakan dialog tentang pengetahuan stakeholder yang hadir dalam upaya konservasi. Teruma sosialisasi tentang dokumen terbaru Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020.

"Mereka yang di lapangan. Jadi harus tahu dulu ujung tombaknya. Maka saya ingin dengar dulu. Dan ternyata masih belum ada yang tahu tentang IBSAD. Maka sosialisasi saya harapkan tidak berhenti di sini. Karena ini yang pertama sosialisasi tentang IBSAD," ujarnya.

IBSAD ini merupakan dokumen perencanaan konservasi, bagaimana hutan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa harus dirambah yang menyebabkan rusaknya ekosistem keanekaragaman hayati. Dokumen ini, terakhir dibuat pada 2003, dan baru diperbaharui 10 tahun kemudian.

Medrilzam mengatakan, ancaman punahnya spesies tidak hanya disebabkan oleh tanaman invasif. Melainkan ancaman terbesarnya dari manusia sendiiri. Maka masyarakat sekitar harus dirangkul agar tidak merusak hutan dan keanekaragaman hayati. Namun bisa memperoleh manfaatnya.

"Jadi gangguan manusia ini jauh lebih berat dari pada gangguan serangga, tanaman dan lainnya itu. Maka bisa dibilang terjadi penurunan, terutama dari spesies-spesies yang dilindungi," ujarnya.

Apalagi, saat ini pencatatan jumlah spesies yang terancam punah masih dinilai belum akurat. Maka ke depan, kata Medrilzam, akan diperbarui lagi.

"Datanya belum bisa dibilang valid. Karena siapa yang tahu jumlah badak, banteng yang pasti. Yang jelas, umumnya ada tekanan cukup besar, dan berpotensi membuat penurunan jumlah spesies yang terancam punah," paparnya.

Maka dari itu, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar spesies lindung bisa tetap dilindungi. Terutama ada tiga kementerian yang akan terlibat aktif. Mulai dari KLHK sendiri, Kementan dan BUMN.

"Saat ini, pemerintah punya program untuk meningkatkan sekitar 15 persen dari baseline untuk 25 spesies langka. Misalkan banteng, badak, harimau, elang jawa, jalak bali, ada 25. Dan sudah ditetapkan teman-teman LHK," tuturnya.

Upaya tersebut, salah satunya sudah dilakukan dengan membuat sanctuary (semacam penangkaran alami) di kawasan TN untuk meningkatkan jumlah populasi hewan terancam punah.

"Misalkan di Taman Nasional baluran ada sanctuary banteng, kemudian di TN Bali Barat ada sanctuary Jalak Bali. Ini yang akan kita garap terus, agar ada peningkatan jumlah populasi," ujarnya.

Secara spesifik, kementerian KLHK fokus dengan rehabilitasi atau pemulihan ekosistem di wilayah konservasi seluas Rp 250 ribu hektare. Sedangkan untuk Kementan, terkait persoalan spesies invasif, terutama kawasan taman nasional.

"Termasuk dengan teman-teman BUMN, karena bidang kerja PTPN banyak yang dengan BUMN. Jadi harus ada sinergi," ujarnya memungkasi.