Komisi II DPR kagum pelayanan publik di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Pelayanan Publik ke Banyuwangi. Dipimpin Ketua Komisi II DPR, HM Lukman Edy sebanyak 11 anggota komisi II ini meninjau layanan publik, mulai dari kantor pengurusan perizinan hingga kampung cerdas di Banyuwangi, Selasa (27/7).

Sebelas anggota DPR RI ini antara lain, Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmaji, Arteria Dahlan, Rahmad Nasution Hamka, dadang Muchtar, Muhamad Nur Purnama M dan Azikin Zolthan, mantan Bupati Bantaeng. Mereka diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dikatakan Lukman Edy, kunjungan spesifik ini untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah dibuat Banyuwangi, salah satunya yang menonjol adalah layanan publiknya.

“Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus, untuk itu kami sengaja ke sini melihat dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus dan bisa jadi benchmark daerah lain,” kata Lukman.

Komentar ini terlontar seusai para rombongan legislatif ini meninjau sejumlah pelayanan publik, yang diawali dari Kantor Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT). Di tempat ini, mereka menyempatkan diri melihat langsung alur sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPT. Mulai front office unit pelayanan hingga business meeting room yang disediakan untuk investor.

Menurut Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Banyuwangi  merupakan inovasi suatu layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat.

Bupati Azwar Anas sempat menceritakan bagaimana proses pengurusan perizinan di hadapan para anggota legislatif. “Kami desain memang agar proses dan regulasinya memberikan kemudahan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi investasi. Selain itu, sistem komputer sudah online ke sistem pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak menunggu lama. Sistem juga online, terhubung dengan dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip  sehingga semuanya sudah connect dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas saat mendampingi rombongan Komisi II.  

Selain BPPT, romobongan anggota DPR juga meninjau lounge pelayanan publik. Sebuah ruang yang disediakan khusus buat para tamu yang datang ke area kantor pemkab. Di ruang ini, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Lounge ini juga merupakan salah satu upaya untuk membudayakan transparansi di lingkungan Pemkab. “Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan rahasia, semuanya bertemu di lounge ini. Semua data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang disediakan,” kata Anas.

Di dalam ruang lounge tersebut memang telah disediakan empat layar komputer besar tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah.

Selain itu, berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau. Aktivitas di rumah sakit, puskesmas, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge tersebut. "Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Di pusat-pusat layanan masyarakat akan terpantau mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal," kata Anas.

Malam ini, mereka rencananya akan melanjutkan kunjungan ke Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi, salah satu desa smart kampung di Banyuwangi. Smart Kampung sendiri adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.