Pemkab Banyuwangi siapkan Rp 700 juta untuk bedah rumah warga miskin

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan dana Rp 700 juta untuk program bedah rumah bagi warga miskin. Program ini dilaksanakan berkelanjutan dengan menyinergikan dana APBD dan donasi pelbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Alam Sudrajat, mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah itu dari APBD Perubahan 2016. "Pemkab Banyuwangi menyiapkan dana Rp 700 juta melalui APBD Perubahan 2016," kata Alam, Jumat (19/8).

Anggaran tersebut, lanjut Alam, akan ditambah dengan dana dari hasil menggalang kepedulian banyak pihak. "Misalnya ada karyawan di kantor bank yang urunan bersama-sama membedah satu rumah. Jadi ini tugas bareng," ujarnya.

Menurut Alam, program bedah rumah di Banyuwangi, merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Tahun lalu, hasil kerja sama ini telah berhasil membedah ratusan rumah warga miskin di Tanah Blambangan.

Tahun depan program serupa juga akan dilanjutkan dengan anggaran lebih besar serta pelibatan publik lebih luas lagi. ‎ "Jadi, ini memang kerja bersama, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha, termasuk teman-teman pemerintah desa," ujarnya.

Sayangnya, Alam mengungkap, dalam pelaksanaan program ini, masih ditemui beberapa kendala, yaitu masalah kepemilikan lahan. Seperti misalnya bedah rumah warga miskin, yang ternyata tanahnya menumpang orang lain.

"Di Banyuwangi masih ada beberapa warga yang kondisinya seperti ini. Sementara saat kita lakukan bedah rumah, pemilik lahan tidak berkenan," katanya.

Nah, untuk kondisi seperti ini, dana APBD tidak bisa digunakan. Jika tetap dipaksakan, bisa menimbulkan masalah hukum. "Dalam konteks seperti itu, yang digunakan adalah dana dari kepedulian masyarakat dan dunia usaha," papar Alam.

Program bedah rumah, juga melibatkan elemen lain seperti dinas kesehatan yang diperlukan untuk mengontrol kesehatan warga miskin penghuni rumah tak layak huni, dan rata-rata warga usia lanjut.

"Kita juga selalu menawarkan warga berusia lanjut yang tinggal sendirian di rumah tidak layak huni untuk ke panti sosial. Terutama ke warga yang benar-benar sudah tak produktif. Artinya sudah tidak mempunyai pekerjaan dan rumahnya juga menumpang di lahan orang lain. Di panti sosial mereka akan lebih terjamin," tuturnya.

Meski ada tawaran tinggal di panti sosial, ada juga warga yang tak mau pindah dari rumahnya, meski sudah tak layak huni, tinggal sendirian dan sudah tidak produktif lagi.

Seperti Misdi, warga Dusun Secawan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Kakek tua ini sempat ditawari pihak Dinsos untuk tinggal di panti jompo, namun ditolak.

"Ya kami tidak memaksa. Untuk yang seperti itu, akan ada kunjungan berkala, termasuk untuk memantau kesehatannya melalui puskesmas terdekat. Kami juga berharap warga sekitar peduli dengan memberikan laporan ke kami, karena pasti ada yang terlewat dari jangkauan kami," ujar Alam.

Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, program bedah rumah ini memang membutuhkan sinergi banyak pihak. "Kami minta maaf karena belum semua bisa disentuh program ini. Ke depan dengan kebersamaan kita terus tingkatkan dan benahi program ini," ujar Anas.