Pencapaian pendapatan Banyuwangi tahun 2015 lampaui target

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Abdullah Azwar Anas mengatakan, perkembangan pesat daerahnya tak lepas dari kerja keras semua elemen masyarakat, termasuk eksekutif dan legislatif. ‎‎Hasil pemeriksaan BPK, Banyuwangi memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini disampaikan Anas saat menyampaikan nota penjelasan pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (12/6). Di paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar Ismoko, Anas juga menyampaikan laporan penggunaan APBD 2015.   

"Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur, yang sudah menerapkan laporan keuangan berbasis aktual. Pencapaian ini memang menjadi komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Anas.   

Pada laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015, Anas mengatakan, pendapatan daerah pada tahun lalu terealisasi Rp 2,779 trilun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rp 2,723 trilun.

Pendapatan daerah di tahun 2015 antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 346,992 milar atau 114,43 persen lebih besar dari target anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp 303,23 milar.

Selain berasal dari PAD, pendapatan daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan senilai Rp 1,494 trilun dari anggaran Rp 1,529 triliun.  

Transfer pemerintah pusat lainnya, seperti dana penyesuaian mencapai Rp 451,403 miliar dari anggaran Rp 452,459 miliar atau 99,77 persen. Kemudian transfer pemerintah provinsi Rp 319,132 mliar, dari anggaran Rp 306,288 miliar. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 167,303 milar.

"Belanja dan transfer daerah Tahun Anggaran 2015, terealisasi Rp 2,741 trilun atau sebesar 89,66 persen dari anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp 3,58 triliun," paparnya.
‎
Belanja daerah ini, pos-posnya meliputi belanja operasi senilai Rp 1,902 trilun, belanja modal Rp 699,41 milar, belanja tidak terduga Rp 5 miliar.

Namun, dalam belanja tak terduga ini tidak ada realisasi. Sedangkan transfer terdiri dari bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya, Rp 139,625 milar dari anggaran sebesar RP 142,31 miliar atau 98,11 persen.

"Sehingga, per 31 Desember 2015 terjadi surplus realisasi sebesar Rp 37, 37 miliar. Angka ini merupakan hasil realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja dan transfer daerah," ujarnya.

Anas  juga memerinci pos pembiayaan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 334,49 miliar atau 100,01 persen dari target anggaran Rp 334,447 miliar.

"Dengan demikian, jumlah pembiayaan neto di tahun 2015 sebesar Rp 334, 47 milar. Sehingga jika dihitung, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 371,845 miliar. Nilai SILPA tersebut merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan pembiayaan neto," rincinya.

Penyebab cukup tingginya SiLPA Tahun 2015, karena adanya efisiensi nilai lelang, yang penurunanya mencapai 23 persen. Bahkan satu proyek saja nilai penurunannya bisa hampir Rp 2 miliar. Contohnya Pasar Sobo, yang pagu nilai lelangnya diperkirakan mencapai Rp 9,7 miliar. Setelah dilelang, nilainya hanya mencapai Rp 7 miliar lebih.

"Meski harga berhasil ditekan, kualitas bangunan tetap kami perhatikan. Caranya dengan menggunakan konsultan yang kompeten. Sehingga Pasar Sobo tak asal-asalan jadi. Namun tetap menjadi bangunan yang memiliki nilai seni tinggi sesuai masterplan awal.  Mulai kualitas kayu, presisi bangunannya juga harus sesuai spek," ucapnya.