Penyerapan APBD Banyuwangi sudah capai 75 persen

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi telah berjalan baik. Tidak ada dana APBD yang terparkir di bank. Penyerapan dapat maksimal karena perencanaan alokasi APBD telah direncanakan dengan baik.

Anas menjelaskan, setiap proyeksi alokasi anggaran yang dinilai gagal dan memakan banyak waktu, pihaknya akan segera mengubah perubahan anggaran keuangan (PAK) untuk dialokasikan ke hal lain. "Presiden menginstruksikan beberapa daerah tidak boleh memarkir anggarannya di perbankan. Banyuwangi bahkan kemarin kita defisit Silpa-nya, karena banyaknya penyerapan," ujar Anas kepada Merdeka Banyuwangi, usai meresmikan e-Retribusi, Rabu (25/10).

Serapan anggaran di Banyuwangi tahun ini sudah mencapai 75 persen. Hal ini menjadi parameter bagaimana kinerja pemerintah daerah. "Serapan anggaran kami, Banyuwangi sudah 75 persen. Jadi sudah tinggi. Jadi kami dianggap bagus, dan kemarin Presiden meminta dalam jangka panjang mengintegrasikan perizinan. Saya senang dengan imbauan presiden ini, karena Banyuwangi sudah punya pelayanan publik. Jadi sudah selangkah lebih maju," jelasnya.

Strategi yang dilakukan Anas, agar belanja daerah bisa maksimal yakni dengan mengawal program program yang realistis. Kemudian mengantisipasi program tidak realistis, seperti waktu lelang terlalu lama.

"Jadi kami sudah memprediksi sejak awal, yang sekiranya tidak serap anggarannya, Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) langsung kita rombak untuk pembangunan yang lain. Jadi kami bisa prediksi supaya dana tidak banyak parkir di perbankan," terangnya.

Perubahan PAK selama belum masuk masa lelang, masih bisa dilakukan. Masa lelang yang terlalu lama, dan tidak sesuai target rencana bisa berdampak pada kualitas.

"Perubahan PAK tidak menyalahi aturan, karena belum dilelang. Buat apa dilelang kalau tidak bisa dikerjakan. Apalagi pekerjaan butuh waktu, apalagi fisik bangunan. Dia tidak bisa kompromi dengan waktu. Kalau bangunan baru, kemudian ditimpa diatasnya, jadinya jelek," jelasnya.

Anas yakin sisa anggaran 25 persen yang tersisa bakal bisa terserap hingga akhir tahun ini. Terkait sistem integrasi pelayanan publik sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya menargetkan 150 jenis layanan publik di Banyuwangi bisa segera tercapai, dari yang saat ini sudah berjalan berjumlah 80 lebih.
 
"Karena target saya banyuwangi mengintegrasikan 150 jenis layanan akan kejadian. Karena kemarin imigrasi belum bisa diintegrasikan karena masih ada beberapa regulasi. Dan kami juga akan mengintegrasikan layanan dari pusat seperti bea cukai dan imigrasi," ujar dia.

Dalam Komposisi APBD 2017 ini terinci belanja daerah sebesar Rp 2,943 triliun, pendapatan daerah, Rp 2,762 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 386,617 miliar, dana perimbangan Rp 1,960 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 413,750 miliar.

Adapun komposisi pembiayaan daerah sebesar Rp, 181 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016.