Sri Mulyani apresiasi e-Village budgeting Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Program e-village budgeting dan e-village monitoring yang digagas oleh Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menilai, sistem ini bisa memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran di level desa.

Hal itu diungkapkan Menkeu saat menjadi pembicara dalam forum Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10) yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Sri Mulyani mengatakan, seiring meningkatnya dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatur alokasi anggaran desa. Banyuwangi telah memulai bagaimana mengawal anggaran desa bisa dimanfaatkan secara optimal.

"Saya sangat senang duduk dengan Pak Bupati Banyuwangi yang telah mulai memikirkan ini. Apalagi perencanaan hingga pelaksanaan dana desa tersebut di Banyuwangi telah mengunakan penganggaran berbasis online," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pemimpin daerah harus sudah mulai memikirkan dana yang mengucur ke desa agar bisa dilaksanakan secara efektif. Tahun depan dana desa yang dikucurkan pusat akan meningkat menjadi Rp 60 triliun. ”Ini harus dipikirkan bersama-sama agar anggaran desa bisa dioptimalkan. Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka sebagian besar masalah kemiskinan nasional dapat diselesaikan,” ujarnya.

Banyuwangi telah menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa. “Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa. Kita bisa tahu progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” kata Anas.

Di Banyuwangi sendiri, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar, maka dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar. Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa.

Anas menekankan bahwa pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Saat ini kemiskinan masih terkonsentrasi di desa. ”Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka kita ikut mengobati sebagian besar kemiskinan nasional karena konsentrasi terbesar kemiskinan masih ada di desa,” ujarnya.

Desa menghadapi banyak tantangan mulai dari infrastruktur yang tak merata, kualitas SDM yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai. Dia mencontohkan di Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Sebagian jalan di desa juga belum dalam kondisi baik.

”Anggaran pemerintah daerah tak akan cukup untuk membangun seluruh jalan, sedangkan di sisi lain mayoritas anggaran banyak tersedot untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian. Maka yang dilakukan adalah pemilihan prioritas. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan. Kami mulai melakukan audit jalan, mana yang menjadi porsi pemerintah kabupaten dan mana yang menjadi porsi pemerintah desa. Sehingga tercipta kolaborasi yang apik. Ini berbagi peran untuk membagi habis masalah yang ada,” jelas Anas.

Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membikin program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun. Pemkab Banyuwangi menyediakan honor. ”Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya,” kata dia.

Terakhir adalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. ”Misalnya dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online banyuwangi-mall.com. Kami juga baru saja menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya,” kata Anas.