Tekan pengangguran, Kemenaker bangun BLK di Banyuwangi kapasitas 3 ribu orang

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia saat ini 5,1 persen. Kondisi itu merupakan yang terendah sejak Indonesia masuk reformasi 20
tahun lalu.

Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) dalam web resminya, tingkat pengangguran sebelum reformasi di tahun 1993 hanya 2,79 persen lalu 1997 sebanyak 4,69 persen. Sedangkan setelah reformasi naik drastis, hingga tertinggi di bulan Agustus tahun 2005, mencapai 11,24 persen.

Adapun jumlah angkatan kerja skala nasional sekarang 132 juta orang, yakni yang berusia 15 tahun hingga 65 tahun sedang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja, atau pengangguran sebanyak 5,1 persen itu.

Hanif menjelaskan, 60 persen dari jumlah angkatan kerja itu tidak pernah duduk di bangku SMA, sehingga pendidikan menjadi kendala pengurangan pengangguran.

Namun pihaknya tengah menyiapkan 4 Balai Latih Kerja (BLK) baru, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang ditargetkan beroperasi akhir 2018. BLK Banyuwangi memiliki kapasitas 3 ribu orang per tahun dengan pilihan jurusan pelatihan teknik mekanik, otomotif, informatika, garment dan hospitality untuk mendukung perkembangan pariwisata.

"3 tahun sebelumnya, seperti kita tahu, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Tahun ini fokus untuk membangun kualitas SDM," katanya, di Balai Latih Kerja (BLK) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (6/7).

Dia mengatakan anggaran yang diterima Kemenaker tahun ini meningkat hampir 2 kali lipat, dari rata-rata Rp 4 triliun per tahun menjadi Rp 7 triliun per tahun. Dengan lebih dari 300 unit BLK yang beroperasi, dia optimis target pengurangan angka pengangguran menjadi 5 hingga 4,8 persen tahun depan tercapai.

Hanif mengatakan 3 kondisi harus dicapai agar semakin banyak angkatan kerja ahli terserap secara optimal di dunia kerja, yakni kualitas, kuantitas, dan persebaran. Dia menjelaskan Indonesia telah memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul, namun hanya segelintir orang saja.

"Masalah kualitas semua bidang kita top-top lah, yang top matematika ada, robotik ada jagonya, semua bidang ada. Tapi hanya contoh, role model, beberapa orang saja, berarti belum banyak kuantitas tenaga ahli kita. Inilah perlunya pemerintah pusat dan daerah melakukan masifikasi peningkatan kompetensi tenaga kerja," katanya.