DPR dorong Jokowi turun tangan genjot wisata Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Rombongan Komisi X DPR bersama Kementrian Pariwisata berkunjung ke Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Sabtu (22/7). Pihaknya akan berupaya membuat mediasi agar izin pembangunan cable car bisa keluar.

"Percepatan kawasan itu harus presiden langsung. Undang-undangnya tidak bisa disentuh, taman nasional. Kalau disentuh itu pidana sanksinya. Kewenangan langsung dari pemerintah pusat," ujar Ridwan Hasyim, ketua rombongan DPR RI saat berkunjung ke Banyuwangi.

Dia melanjutkan, sektor pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi penyumbang devisa nomor 4, setelah yang pertama masih minyak gas bumi, mineral batubara dan perkebunan. "Tahun 2019 target Presiden Jokowi, wisata jadi nomor satu sebagai penyumbang devisa," jelasnya.

Mantan Ketua DPR Provinsi Jawa Timur ini melanjutkan, pemerintah pusat harus segera membuat perubahan undang-undang kehutanan yang sifatnya mendesak. "Karena jadi target nasional, pemerintah yang harus ambil inisiatif untuk mengubah undang-undang kehutanan. Sejak Perppu Ormas kemudian Perppu Hutan," terangnya.

Saat ini, jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia sudah mencapai 12 juta per tahunnya. Sementara target pemerintah pusat pada 2019 bisa mencapai 20 juta per tahun.

Ridwan kemudian membandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara di Thailand. "Kita punya banyak wisata, tapi tidak tergarap dengan baik. Kita siap membahas itu, tapi kan harus dari pemerintah usulannya," paparnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, investor cable car sudah siap untuk membangun. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya sudah berupaya mengajukan izin era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Sudah lima tahun, sampai sekarang belum tuntas. Ada investor mau bangun cable car tapi izin belum keluar. Kalau Jokowi naik, kemungkinan urusannya bisa selesai," jelas Anas.

Anas sendiri sering mendapat protes dari wisatawan yang naik ke Ijen karena infrastrukturnya masih belum optimal. Seperti minimnya toilet, rest area, tempat sampah hingga ketersediaan tower sinyal.

"Saya malu kalau orang naik Ijen, kotor orang twittnya ke saya. Padahal itu otoritasnya ke Menhut. Retribusinya juga bukan ke pemda. Tapi langsung ke kementerian," katanya.

Anas sendiri, juga sudah berupaya mendorong melalui Kementerian Pariwisata agar bisa mendapat dukungan perizinan cable car, yang rencananya akan dijadikan satu cluster pemasaran dengan Taman Nasional Bali Barat.

"Pak Arief Yahya berulangkali membuat upaya untuk mendorong. Tapi terhalang dengan kementerian lain. Kalau terus begini target wisatawan 20 juta dari presiden sulit tercapai," jelasnya.