Bupati Anas minta Smart Kampung dan UGD Orang Miskin selesai 15 hari

Program ini bertujuan memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang memakan waktu lama.

Merdeka.com, Banyuwangi - Agar mempercepat realisasi Program Smart Kampung dan Unit Gawat Darurat (UGD) Orang Miskin. Bupati Abdullah Azwar Anas memanggil Asosiasi Kepala Desa (Askad) se-Banyuwangi di ruang kerja. Ia menargetkan pada Mei medatang sudah harus terbentuk.

"Ini kita panggil teman-teman Askad. Saya targetkan Mei sudah selesai. Program Smart Kampung dan UGD Orang Misking harus segera selesai dalam waktu dekat. 15 hari dari sekarang harus selesai," ucap Anas usai rapat, Selasa, (19/4).

Sementara Ketua Askad, Agus Tarmidi akan segera merespon program baru tersebut. Sebab, kata Kades Wonosobo ini, tugas kepala desa adalah melayani masyarakat. Dan dengan akses 'jalan tol' sebagaimana diistilahkan Bupati Anas, masyarakat akan terbantu dalam hal pelayanan.

"Jalan tol yang dimaksudkan Pak Bupati memberi pelayanan optimal pada masyarakat. Nantinya akan ada Smart Kampung dan UGD Orang Miskin untuk memberi pelayanan pada masyarakat," kata Agus.

‎Dia melanjutkan, "Kami respon program ini karena bagaimanapun tugas kepala desa itu melayani masyarakat. Kegiatan Smart Kampung membantu sekali. Kita juga akan gunakan teknologi (IT). Kita gunakan wifi dalam pelayanannya. Saya kira target dua minggu bisa terealisasi," ujarnya.

Untuk segera merealisasikan dua program tersebut, Askad akan segera membentuk jaringan infrastruktur. "Kita perlu jaringan. Sehingga ini betul-betul menjadi kegiatan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak," kata Agus.

Program Smart Kampung ini bertujuan membantu warga‎ mengurus dokumen-dokumen secara cepat dengan memanfaatkan IT. Sehingga warga tidak perlu lagi datang ke Balai Desa. Cukup berkas-berkasnya yang dikirim melalui jaringan internet.

Sementara UGD Orang Miskin akan terkoneksi dengan Program Smart Kampung. Ini bertujuan memberi fasilitas khusus bagi warga miskin yang selama ini terhenti di level birokrasi dan administrasi dalam hal pengurusan surat-surat.

Sehingga, kata Anas, perlu dibuatkan 'jalan tol' agar persoalan yang membelit warga miskin bisa diselesaikan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang memakan waktu lama.

(FF/MA)