Anas minta penyuluh pertanian beri edukasi & sosialisasi program Pemda

Merdeka.com, Banyuwangi - Di tengah kegiatan sosialisasi inovasi teknologi peningkatan produktivitas padi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta petugas penyuluhan pertanian di lapangan tidak hanya melakukan pendampingan bercocok tanam, namun juga memberi edukasi dan sosialisasi kepada petani.

Sementara kepada petani, Anas berharap bisa lebih memanajemen keuangan pasca-panen agar lebih berhemat. Dia juga mendorong para petani agar melakukan monitoring penggunaan handphone anaknya. Tujuannya untuk mengantisipasi penggunaan internet tidak sehat.

"Untuk anaknya kalau perlu suruh di cek HP anaknya. Kalau enggak bisa khusus para penyuluh pertanian kita ikutkan pelatihan internet, untuk melatih para petani, supaya bisa mengawasi penggunaan internet anaknya," kata Anas kepada para petugas PPL di Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, Selasa (1/11).

Selain itu, Anas juga berpesan agar para orang tua mulai mengontrol anak-anaknya. Berhubungan dengan kabar tentang kasus konsumsi narkoba yang dialami anak usia SD.

"Saya pesan, ini soalnya narkoba sudah masuk ke desa. Tolong para petani, bapak-ibunya agar mengawasi putra putrinya, karena kemarin ada anak-anak SD mengkonsumsi narkoba, karena teman dan lingkungan. Kunci penggunaan internet HP yang sehat adalah orangtuanya dan lingkungannya," tuturnya.

Di sisi lain, Anas menambahkan agar petugas penyuluhan menyampaikan tentang kebijakan terbaru tentang penanganan bantuan kepada warga kurang mampu. Seperti warga miskin tidak mampu berobat, kondisi rumah tidak layak huni dan lainnya dengan cara melaporkan ke kantor desa setempat. Pemkab Banyuwangi, kata Anas, sudah melimpahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa persoalan di tingkat desa tersebut.

"Ada orang tidak bisa berobat, sepuh tua. Termasuk rumah tidak layak huni, tidak perlu komplain ke Pemda. Cukup ke desa. Karena desa sudah dikasih kewenangan, sudah kita mainkan dana transfer ke desa. Tahun ini dari Rp 80 miliar kita transfer Rp 93 miliar. PAK kita naikkan lagi menjadi Rp 143 miliar. Itu sudah ada di desa, tidak perlu ke Pemda," papar Anas.

Hal ini, dia melanjutkan, untuk memangkas kerumitan proses administrasi di tingkat birokrasi, agar persoalan bantuan kepada warga kurang mampu bisa segera tertangani. "Ini untuk memangkas supaya rakyat tidak berkepanjangan mengurus. Kalau masih ada yang komplain ke Pemda seperti itu, yang mendem (mabok) berarti kepala desanya. Mendem berarti tidak tahu kalau di sekitarnya ada orang yang butuh," ujarnya.

Pesan tersebut, merupakan upaya edukasi sekaligus sosialisasi tentang kebijakan terbaru Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. "Harapan saya para penyuluh pertanian bisa melakukan fungsi yang baik, bukan hanya sistem cocok tanam tapi juga memberikan edukasi ke petani. Penyuluh pertanian pasti akan sering ketemu petani," ujarnya memungkasi.