Anti-diskriminasi, Pemkab Banyuwangi kembangkan 210 sekolah inklusif

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya memberi kesempatan pendidikan yang sama kepada anak-anak penyandang disabilitas. Melalui sekolah inklusif, semua anak bisa masuk di dalam kelas yang sama, tanpa membedakan keterbatasan fisik.

Saat ini, di Banyuwangi sudah terdapat 210 sekolah inklusif. Selain tidak memandang perbedaan fisik, materi pelajaran yang disampaikan juga sama. Sehingga setiap anak bisa mendapat hak pendidikan sama. Sehingga tercipta ruang pendidikan yang penuh toleransi tanpa ada diskriminasi.

"Ini sebagai bentuk upaya kami memberikan kesempatan pendidikan yang sama. Anak berkemampuan khusus bisa bersekolah bareng dalam satu kelas di sekolah yang sama, mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengikuti semua kegiatan di sekolah tanpa ada diskriminasi," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat meninjau sekolah inklusif SDN 3 Karangrejo, Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Anas mengatakan, upaya ini sudah dilakukan sejak 2014. Semua sekolah mulai diharuskan siap menerima semua anak. Termasuk anak penyandang disabilitas.

"Itu bisa terwujud karena Pemkab Banyuwangi terus meningkatkan kapasitas guru dan sarana-prasarana di sekolah. Total saat ini ada 275 guru yang mempunyai kompetensi sebagai pendamping anak berkemampuan khusus. Mereka telah melalui pendidikan yang disyaratkan," ujarnya.

Dari 210 sekolah inklusif di Banyuwangi, diantaranya ada 55 sekolah tingkat Paud, 89 SD/MI, 44 SMP/MTS dan 22 SMA/MA. Dari seluruh sekolah tersebut telah menerima 1.246 penyandang di Banyuwangi. Melalui sekolah inklusif, Anas berharap bisa tercipta ruang yang harmonis. Setiap orang bisa saling menghargai tanpa memandang berbedaan.

"Idealnya, anak berkemampuan khusus memang harus mendapat pendekatan berbasis masyarakat, artinya melebur bersama, bukan dikotakkan misalnya harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Kami secara bertahap nantinya semakin banyak sekolah inklusif," ujar Anas.

Sementara itu, Kepala SDN 3 Karangrejo, Siti Hafiah mengatakan agar penyerapan materi pelajaran bisa dipahami, dibutuhkan materi tambahan bimbingan belajar. "Kami memberikan tambahan bimbingan bagi mereka dengan guru pendamping yang telah memiliki kualifikasi tertentu. Dalam sepekan, minimal kami beri materi esktra satu hari," ujar Siti.

Dari situ, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 3 miliar untuk honor tambahan para guru pendamping dan fasilitas penunjang bagi sekolah inklusif.

Salah satunya murid SDN 3 Karangrejo Alifi Kamelia (9) yang siang itu terlihat ceria. Meski keadaannya mengalami tuna rungu, teman-temannya bisa berbaur bersama tanpa sekat. Dengan menggunakan alat bantu dengar, dia mengatakan bercita-cita ingin jadi guru.

Siti menambahkan, selama mengajar salah satu prinsip untuk menanamkan rasa menghargai kepada anak-anak salah satunya tidak pernah menjelaskan kondisi teman disabilitas sekelasnya. "Tidak boleh mengatakan kondisi, agar anak-anak bisa memahami keadaan temannya dengan sendirinya," ujarnya.

Saat ini, kata Siti di SDN 3 Karangrejo terdapat 39 anak penyandang disabilitas, seperti anak autis, tuna rungu, tuna laras (hiperaktif) dan lamban belajar (slow learner). "Semua belajar bersama di kelas yang sama," katanya.

Usai mengunjungi SDN 3 Karangrejo, Bupati Anas menyerahkan alat bantu kepada penyandang disabilitas di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Tuna Indra Kabupaten Banyuwngi. Alat bantu tersebut antara lain kursi roda, tongkat putih, dan alat bantu dengar bagi penyandang tuna rungu.