Antisipasi agen nakal, Pemkab Banyuwangi buat Raperda Perlindungan TKI

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengaku masih banyak warga mengadu nasib ke negeri orang dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Untuk mengantisipasi agen-agen TKI nakal, Pemkab Banyuwangi mendukung segera disahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan TKI. ‎Raperda ini nantinya akan menangani dan membantu pengelolaan permasalahan TKI asal Bumi Blambangan.

Menurut Anas, Raperda TKI ini masuk Prioritas Legislasi Daerah (Prolegda) pada tahun 2016. "Kami mendukung penuh dan sangat antusias merespons inisiatif dari banyak pihak, mulai dari teman-teman NGO maupun DPRD. Ini untuk kebaikan bersama terkait warga Banyuwangi yang bekerja di luar negeri," katanya, Senin (18/4).

Meski perekonomian Banyuwangi tengah bergeliat dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak warganya yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan di tingkat lokal sehingga terpaksa merantau ke luar negeri.

"Kemiskinan kita menurun. Rasio ketimpangan atau gini, rasio Banyuwangi sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29. Semakin mendekati angka nol semakin bagus. Angka Banyuwangi sudah lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jatim dan nasional," katanya.

Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi tiap tahun sudah mencapai Rp 33,6 juta per orang. "Tapi memang ada irisan warga yang belum terakomodasi dalam lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Ada kesenjangan, itu PR bagi kami. Paling tidak kalau pun merantau ke luar negeri harus bekerja di sektor formal dan terlindungi dengan baik. Sehingga memang diperlukan Perda terkait itu," paparnya.

Selain itu, bupati dua periode ini juga mengaku, pihaknya mendapat laporan adanya agen-agen TKI yang melakukan modus kerjasama magang di luar negeri dengan sejumlah SMK di Banyuwangi.

Pelajar yang berminat, langsung dipekerjakan di luar negeri. Padahal para pelajar ini belum memperoleh ijazah. "Ada yang nakal. Kami sudah lakukan dua jalur, yaitu dari sisi agen TKI-nya ada investigasi dan dari sisi sekolahnya kami stop model kerja sama magang seperti itu," tegasnya.