Banyuwangi gelar jambore Forum Pembauran Kebangsaan se-Jatim

Merdeka.com, Banyuwangi - Sebanyak 150 tokoh agama, tokoh masyarakat se-Jawa Timur  berkumpul di Banyuwangi menggelar Jambore Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Banyuwangi dipilih karena memiliki komitmen  yang terus berupaya menumbuhkan kerukunan umat.

Jambore yang digelar selama dua hari oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur dihadiri kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Jonathan Judianto, serta seluruh Kepala Bakesbangpol se-Jatim. Dikatakan Jonathan, jambore ini digelar sebagai forum untuk membahas bersama beragam persoalan sosial masyarakat untuk dicarikan solusinya. Lewat jambore ini, kata dia, para peserta bisa saling berdialog tentang situasi  dan kondisi saat ini agar terciapta pembauran kebangsaan.

"Di forum ini, masing-masing pihak belajar bagaimana meningkatkan kerukunan sosial, menggali dan menginventarisasi permasalahan di masyarakat yang berpotensi memecah belah warga," kata Jonathan, saat membuka Jambore FPK, Selasa (25/7).

Jonathan melanjutkan, dipilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah karena pihaknya melihat komitmen Banyuwangi yang tinggi terhadap kerukunan dan harmoni kebangsaan. Kerukunan antar umat dijaga, tradisi lokal juga tidak dihilangkan bahkan diangkat ulang. "Apa yg dibangun Banyuwangi sebenarnya bentuk pelaksanaan ideologi pancasila. Kami banyak belajar dari sini. Apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi bahan pembelajaran  bagi kami,  tentang komitmen kebangsaan, kemajemukan di Banyuwangi bisa ditata dengan indah" kata Jonathan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kerukunan antar umat dan masyarakat akan terus dijaga. Selain selalu melakukan pertemuan rutin dengan tokoh-tokoh agama, tersedianya ruang publik yang nyaman menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan kerukunan antar umat beragama. “Kerukunan umat beragama bukan seluruhnya ditentukan oleh lingkungan, namun seberapa banyak pemerintah menyediakan ruang-ruang publik bagi umat beragama yang memberikan mereka kenyamanan beribadah dan melaksanakan tradisi,” ujar Anas.

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga menegaskan bahwa kerukunan umat beragama harus  dibangun dengan fondasi ekonomi rakyat yang kuat. Karena menurutnya, kerukunan yang dibangun dengan ekonomi yang rapuh adalah kerukunan yang kamuflase. “Maka keadilan sosial menjadi sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai pancasila. Jika keadilan sosial tidak terbentuk, ekonomi rakyat tidak terbentuk, itu hanya kamuflatif. Seperti tali yang tinggal menunggu putus di kemudian hari,” tegas bupati 43 tahun ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, beber Anas, Banyuwangi juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan geliat ekonomi di daerahnya. Diantaranya, penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. ”Kami juga menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya. Kami juga baru saja meminta Bumdes menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa,” pungkas Anas.
Di sela-sela jambore ini, juga dilakukan pengukuhan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko sebagai dewan pembinan FPK Kabupaten Banyuwangi tahun 2017. Pengukuhan tersebut, dilakukan oleh Kepala Bakesbang Jawa Timur, Jonathan Judianto dengan disaksikan seluruh peserta yang hadir.