BPOM Jadikan Banyuwangi sebagai pilot project kolaborasi pelayanan publik

Merdeka.com, Banyuwangi - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI akan menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project kolaborasi pelayanan publik bersama pemerintah daerah.

"Banyuwangi menjadi pilot project kolaborasi pelayanan publik. Kami belum pernah melakukannya dengan daerah manapun sebelumnya," kata Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, usai melihat proses pelayanan publik di Lounge dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Sabtu (14/4).

Menurut Penny banyak hal tentang pelayanan publik yang bisa dipelajari di Banyuwangi. Proses layanan yang cepat dan berada di satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat yang butuh pelayanan publik.

"Dengan kolaborasi ini bisa kian mendekatkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan BPOM," kata Penny.

BPOM menurut Penny, akan bergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. BPOM akan menempatkan frontliner di MPP, untuk mendekatkan diri pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, atau sekadar mencari informasi panduan terkait kebutuhan registrasi.

"Di Banyuwang ini banyak industri dan pelaku usaha terutama UMKM yang terus tumbuh, seperti pangan, jamu, dan lainnya. Mereka membutuhkan registrasi BPOM," jelas Penny.

Dengan turut bergabung di MPP Banyuwangi, menurut Penny, kian memudahkan masyarakat. Urusan-urusan terkait registrasi, pengaduan, pengamanan, yang sebelumnya harus dilakukan di Surabaya, nantinya bisa cukup dilakukan di Banyuwangi.

"Kami butuh banyak bantuan sumber daya. Dengan sinergi Pemkab Banyuwangi ini, bisa kian mendekatkan kami pada masyarakat," kata Mantan pejabat fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kolaborasi bersama BPOM ini. Dengan kolaborasi ini, menurut Anas, kian menambah pelayanan publik yang ada di MPP Banyuwangi.

Anas mengatakan di MPP tidak hanya melayani pelayanan pemerintah daerah saja. Namun sudah banyak instansi samping yang bergabung di MPP untuk memudahkan pelayanan.

"Sebelumnya beberapa layanan instansi pemerintahan seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), PLN (Perusahaan Listrik Negara), BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan instansi lainnya yang sepertinya susah untuk dintegrasikan di MPP, ternyata bisa. Bahkan advice planning yang dulu sulit, di mana orang yang mengurus izin dilempar ke sana ke mari, sekarang bisa mendapat advice planning di satu tempat," kata Anas.

Anas mengatakan dengan integrasi BPOM di MPP, akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Menurut bupati 44 tahun tersebut, saat ini kuncinya adalah sinergi.

"Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memberikan pelayanan yang cepat, sesuai dengan instruksi presiden. Semakin banyak pusat dan daerah bersinergi akan memudahkan layanan pada masyarakat," kata Anas.

Di MPP saat ini telah terdapat 166 layanan yang bisa diurus di satu tempat. Layanan yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan, cukup dilakukan 15 menit saja.