Bupati Pekalongan dan SKPD-nya 'sinau' 4 hari di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Jelang akhir masa jabatan, Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Amat Anton memboyong seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Banyuwangi, Jawa Timur. Anton segera meletakkan jabatannya di pertengahan Tahun 2016 ini.

Namun, sebelum purna jabatan, Anton ingin mendalami kiat sukses Bumi Blambangan memajukan daerahnya, khususnya di bidang tata kelola keuangan daerah yang menarik perhatiannya.

Untuk itulah, dia datang ke Banyuwangi bersama seluruh jajaran birokratnya, agar bisa sinau (menimba) ilmu tata kelola keuangan di kabupaten peraih opini keuangan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni selama tiga tahun berturut-turut tersebut.

Anton bersama istri dan rombongannya, termasuk Sekretaris Kabupaten Pekalongan (Sekkab), Mukaromah Syakur‎, tiba di Bumi Blambangan pada Rabu malam. Mereka diterima Sekkab Banyuwangi, Slamet Kariyono dan menggelar ramah tamah di Pendopo Kabupaten.

Pada hari Kamisnya (7/4), ‎Anton dan rombongannya, para Kepala SKPD, mengunjungi Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Di lounge tranparansi ini, mereka dipertontonkan bagaimana keuangan Pemkab Banyuwangi dipaparkan secara gamblang.

Selain itu, rombongan asal Pekalongan ini, juga ingin mendalami kiat sukses Bumi Blambangan mengembangkan eko wisata. Rencananya, selama empat hari, mereka akan mengeksplore sejumlah destinasi wisata, seperti Gunung Ijen, Bangsring Under Water, Pulau Merah dan Teluk Hijau.

‎"Inilah alasan kami datang kemari. Kami ingin studi komparasi dan belajar langsung kiat sukses Banyuwangi memajukan daerahnya. Bagi kami, masalah pengelolaan keuangan ini sangat penting," kata Anton.

Sementara Slamet Kariyono, mengatakan di Banyuwangi siapapun bisa mengakses berbagai data. Di kantor kabupaten berjuluk the Sunris of Java ini, dokumen perencanaan Pemkab bisa dilihat, hingga seberapa jauh proses penganggarannya berjalan.

Masih kata Slamet, Pemkab Banyuwangi mengelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. "BPK sudah menunjukkan, pengelolaan keuangan di Banyuwangi sangat baik. Ini berarti parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.

Parameter transparan, masih kata dia, ditunjukkan pada proses penganggaran yang terbuka. Untuk parameter partisipatif, berupa pengakomodasian opini kritis publik dalam penganggaran, serta pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan di Banyuwangi.

"Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang menobatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," ungkapnya.

Selanjutnya, usai mengunjungi Lounge Pemkab Banyuwangi‎, Rombongan Bupati Pekalongan bergeser ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melihat langsung pengelolaan keuangan daerah.

Selain ke BPKAD, mereka juga menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, agar bisa sinau ilmu bagaimana bisa mengembangkan potensi pariwisata di Pekalongan.