Datang ke Banyuwangi, Kabupaten Kubu Raya belajar SAKIP

Merdeka.com, Banyuwangi - Prestasi Banyuwangi sebagai kabupaten penyandang predikat terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se-Indonesia. Menarik minat Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat untuk belajar SAKIP ke Banyuwangi.

SAKIP adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja "outcome" program, dan kinerja sasaran.

Dipimpin Asisten Administrasi dan Umum, Damhuri, pemerintahan Kabupaten Kubu Raya membawa rombongan. Kedatangan rombongan Kubu Raya diterima Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan, Heru Santoso didampingi Kepala Bappeda, Suyanto Waspo Tondo W di Lounge Pelayanan Publik, Pemkab Banyuwangi.

Dikatakan Damhuri, di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A sebagai SAKIP terbaik dan tertinggi. “Itulah yang melandasi kami untuk datang ke sini. Dengan belajar ke sini harapan kami SAKIP di Kubu Barat bisa meraih predikat yang lebih baik dari sekarang," ujar Damhuri.

Pada kesempatan tersebut, Heru Santoso menjelaskan, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan. “Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujarnya.

Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi kata Heru, selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada pemprov dan Kementerian PAN-RB. Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP. Antara lain, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP.

Selain itu, program atau kegiatan SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD dengan tujuan mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. “Terakhir, membangun sistem aplikasi SAKIP, mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai,” ujar Heru.

Menurut Heru kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satu programnya, penguatan administrasi keuangan desa, Pemkab Banyuwangi telah merancang manajemen keuangan desa yang bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS) yakni sebuah sistem pengawasan elektronik. Dua sistem tersebut, lanjutnya, bertujuan menghindarkan desa dari masalah hukum, dan mampu memberdayakan masyarakat desa.

Sistem ini juga mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD Kabupaten dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah. “e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tapi berlaku untuk desa dan terhubung langsung dengan BPM-PD dan BAPPEDA,” jelas Heru.