Dihadapan Menteri, Anas berbagi strategi pengembangan desa

Merdeka.com, Banyuwangi - Menjadi narasumber dalam launching buku "Menuju Desa Mandiri", Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berbagi strategi bagaimana pengembangan desa di Banyuwangi dilakukan. Anas menjelaskan pengembangan desa sangat penting diutamakan, sebab akan menjadi pondasi mengatasi kemiskinan nasional.

"Karena kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Jika desa dikembangkan maka kita ikut mengobati masalah kemiskinan nasional," ujar Anas, saat menjadi narsumber launching buku di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rabu (7/12).

Semasa pemerintahan Presiden Jokowi ini desa mendapatkan perhatian yang cukup besar. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk desa di Kabupaten Banyuwangi sendiri mencapai Rp 134,46 miliar. Masih ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp 227,48 miliar. "Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan desa," kata Anas.

Dari anggaran yang ada, Anas kemudian berbagai strategi agar bisa tepat sasaran dan efektif. Penguatan desa di Banyuwangi salah satunya dengan program smart kampung. Agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang nyaman dan lebih mudah.

"Dengan program ini urusan warga semaksimal mungkin cukup diselesaikan di tingkat desa. Mulai dari warga miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, mengatasi anak putus sekolah hingga mendapatkan pelayanan pengurusan surat administrasi yang lebih cepat dan mudah," ujarnya.

Sebab semua sistem pengurusan administrasi sudah menggunakan sistem online yang terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten. "Surat administrasi kependudukan tidak lagi harus ke kabupaten, tapi cukup di kantor desa. Bahkan sejumlah desa sudah mulai melakukan pelayanan malam hari untuk mengakomodir warga yang kerja siang hari," jelas Anas.

Sementara untuk memonitor progress pembangunan di desa telah dirancang e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

"Sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Aparat desa pun telah kami tingkatkan kapabilitasnya lewat sejumlah pelatihan untuk menunjang kinerjanya," ujar dia.

Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membikin program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa itu selama setahun dan Pemkab Banyuwangi menyediakan honor. "Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya,” katanya.

Terakhiradalah penguatan ekonomi warga desa. Produk unggulan desa seperti komoditas pertanian harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. Misalnya dulu cuma tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Produk dari pelosok desa itu kemudian dipasarkan lewat situs online banyuwangi-mall.com.

”Kami juga menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya. Kami juga baru saja meminta Bumdes menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa,” kata Anas.

Acara peluncuran buku ini, dihadiri oleh jajaran Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, Budayawan Zastraw Al Ngatawi dan aktivis Yudi Latif.