Ini cara efektif berantas mark-up anggaran di Pemerintah daerah

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemanfaatan teknologi akan bisa mengatasi permasalahan pemerintah daerah dalam mengatasi mark-up dalam pengadaan barang dan jasa. Selama ini isu tersebut selalu menjadi momok bagi kepala daerah dalam pembangunan daerahnya.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, salah satu solusi adalah memanfaatkan e-Village Budgeting. Walaupun Pemkab Banyuwangi telah memanfaatkan sistem lelang terbuka, namun pengawasannya masih tetap perlu dibantu dengan monitoring yang bisa dipantau selama 24 jam. Di Banyuwangi sendiri sudah ada program Smart Kampung, di sini pelayanan publik sudah serba online.

e-Village Budgeting adalah program untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini ke depan bakal mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini sekaligus memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan.

"Apalagi saat ini dana pembangunan oleh pemerintah pusat langsung dikirimkan ke desa-desa," kata Anas dalam diskusi Risk and Governence Summit 2016 yang diselenggarakan OJK di Djakarta Theater, Selasa (29/11).

e-Village Budgeting di Banyuwangi terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola dan evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara manual di level desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau.

Selain memudahkan, program Smart Kampung juga membantu masyarakat menjadi melek informasi dan teknologi. Terutama masyarakat tak lagi minder berurusan dengan birokrasi dan teknologi. Bahkan mereka jadi bisa berinovasi salah satunya membuka peluang usaha melalui digital internet society.