Bupati Anas ajak Rommy blusukan ke smart kampung

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pamerkan program Smart Kampung ke anggota DPR RI dari Komisi XI, Romahurmuziy, yang mengunjungi Banyuwangi. Anas mengajak Gus Romi, panggilan akrab Romahurmuziy melihat langsung program Smart Kampung di Desa Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis (5/4).

Anggota DPR RI ini diajak melihat berbagai pelayanan ditingkatkan desa yang berbasis Teknologi Informasi (TI) ini, .

Dikatakan Bupati Anas, sejak diluncurkan Mei 2016 silam oleh Menkominfo Rudiantara, saat ini sudah 133 desa teraliri internet berbasis serat optik (fiber optic).

"Ada tujuh kriteria 'Smart Kampung', yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua itu ditopang TI," jelas Anas saat menunjukkan program tersebut ke Romahurmuziy.

Program ini, lanjut Anas, berhasil menjadikan desa melakukan berbagai inovasi. Mulai dari program kesehatan, pelayanan administrasi publik, hingga pengelolaan wisata

"Inovasi layanan pun makin beragam. Ada kantor desa buka malam hari, ada yang buka Sabtu-Minggu. Ada desa yang punya ambulans hasil modifikasi, ada desa yang Bumdesnya menggandeng Bulog memasarkan kebutuhan pokok warga. Kini antar desa berkompetisi memberikan yang terbaik bagi warganya," kata dia.

Bupati Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan. Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tetapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.

Mendengar penjelasan Anas, Romi mengaku takjub dengan pelayanan yang menyasar hingga pedesaan. Transparansi publik terlihat jelas di Smart Kampung ini. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan anggaran APBD hingga di tingkat bawah.

"Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran nilainya. Tidak hanya itu, ini ruangan seperti lobby hotel. Karena kalau biasanya di desa ya standar saja," ujarnya.

Romi mengaku jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat di tingkat desa.

"Sesuai dengan Nawacita Presiden. Ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anas juga mengajak Romi melihat Mal Pelayanan Publik, sebuah mal yang mengintegrasikan 153 jenis pelayanan publik.