Jaga daya beli masyarakat, Anas raih penghargaan Inovasi Pengendalian

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kabupaten yang paling inovatif dalam mengendalikan inflasi. Penghargaan inovasi pengendalian inflasi daerah diserahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Anas saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi bersama Presiden Jokowidodo, jajaran menteri, dan Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (27/8).

Usai menerima penghargaan, Anas bercerita bahwa inovasi pengendalian inflasi di Banyuwangi salah satunya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar geliat perekonomian di desa bisa stabil. Dia berterimakasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengapresiasi pengendalian inflasi di daerah.

"Terbukti selama Ramadan dan Lebaran lalu, harga-harga stabil. Ini bukti sinergi pusat dan daerah yang baik," ujar Anas.

Anas melanjutkan, kontrol inflasi di daerah sangat penting di tengah geliat perekonomian di Kabupaten Banyuwangi, agar daya beli masyarakat tidak melemah. Saat ini, inflasi di Banyuwangi terhitung rendah sebesar 2,1 persen, dibandingkan rata-rata di daerah Jawa Timur yang mencapai 2,97 persen.

"Pendapatan per kapita warga kami meningkat pesat, namun inflasi harus terjaga. Alhamdulillah, inflasi Banyuwangi masih terus terendah. Termasuk hingga Juni 2017, inflasi kami terendah dibanding daerah-daerah lain di Jatim," kata Anas.

Saat ini, di Banyuwangi desa-desa yang sudah bersinergi dengan BUMDes dan Bulog sudah mencapai 35. Bulog memasok kebutuhan pokok warga dengan harga lebih terjangkau melalui BUMDes. Harga yang ditawarkan BUMDes juga terjangkau dibandingkan harga pasar. Hal ini terjadi karena rantai distribusi kebutuhan pokok logistik bisa langsung diperpendek antara Bulog, BUMDes dan konsumen.

Apalagi kata Anas, sinergi BUMDes dan Perum Bulog ini juga bisa meningkatkan daya saing antar desa. Sementara di desa sendiri juga sudah mendapatkan kucuran dana miliaran rupiah dari APBN dan APBD.

"Dana untuk desa baik dari APBN maupun APBD sangat besar, dan itu harus bisa mendorong penguatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui penguatan kapasitas BUMDes. Dari sana lahir sinergi BUMDes dan Bulog," ujarnya.

Melalui strategi pengendalian inflasi ini, diharapkan daya beli masyarakat bisa terjaga, sementara perekonomian di desanya juga semakin menguat. "Dan secara keseluruhan daerah bisa mandiri secara bertahap. Kita akan terus tingkatkan jumlah BUMDes yang meneken kerja sama resmi dengan Bulog," katanya.