Kemen PAN-RB rekom nilai SAKIB Banyuwangi sejajar dengan Jatim

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menilai, di Tahun 2016 ini, Kabupaten Banyuwangi bisa direkomendasi sejajar dengan Pemprov Jawa Timur, DI Jogjakarta dan Kota Bandung yang memperoleh nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN-RB, M Yusuf Ateh saat melakukan pemantapan dan pendampingan implementasi SAKIP terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten berjuluk the Sunrise of Java, Selasa (26/7).

Menurun pria bertubuh tambun ini, secara kasat mata, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut sudah bagus. "Saat ini, Banyuwangi sudah memperoleh nilai BB, atau sekitar 65. Dan ini bisa kita rekomendasi ke nilai A, dan harus mendapat nilai A di tahun ini," kata Yusuf.

Penilaian ini, lanjut dia, memang layak disematkan, setelah dia melihat langsung kondisi Banyuwangi yang bersih dan rapi, serta beberapa pelayanan kantor-kantor dinas yang cukup tertib. Di Tahun 2015 lalu, SAKIB yang disandang Banyuwangi, baru BB (65,41).

"Selama ini, penilaian A atau nilai 80 ke atas, di Indonesia itu baru dimiliki Provinsi Jawa Timur, Jogja dan Kota Bandung. Untuk daerah-daerah lain sangat minim, yaitu antara 30 sampai 40. Ini nilainya D. Kalau Jakarta sekitar 50-an, Nilainya CC. Karena Jakarta ini, meskipun tidak ngapa-ngapain duit datang sendiri ke Jakarta," ujarnya berseloroh.

Sementara di Bumi Blambangan ini, kata Yusuf, menjadai daerah terbaik di Jawa Timur. "Di Tahun 2015 lalu, Banyuwangi mengalahkan daerah-daerah lain di Jawa Timur yang rata-rata SAKIP-nya hanya mendapat nilai 53,21. Untuk itu, kami mendorong agara Banyuwangi menjadi contoh daerah lain," ucapnya.

Menurut dia, daerah yang mendapat nilai 80 ke atas adalah daerah yang efektif mengeluarkan anggaran. "Penggunaan anggarannya jelas. Selain itu, kepala dinas dan PNS, memiliki target dalam bekerja. Sehingga uang negara bisa dimanfaatkan secara efektif untuk kemajuan daerah."

Nilai ini bukan seperti lomba, sambungnya, tapi sejauh mana, daerah itu mampu memanfaatkan anggrannya efektif untuk masyarakat. "Serta aparaturnya punya ukuran yang jelas, targetnya apa, untuk membangun daerah agar lebih maju," terang Ateh.

Di tempat sama, Bupati Abdullah Azwar Anas mengaku berterima kasih dengan kehadiran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN-RB ini. "Ini bukan soal merancang atau merumuskan anggaran, tetapi lebih pada apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya, di setiap kesempatan, saya selalu mengulang-ngulang program apa yang harus kita lakukan," kata Anas.

Suami Ipuk Fiestiandani ini juga mengaku, penilaian yang dilakukan kementerian terhadap daerahnya itu sangat penting untuk mengukur reformasi dan kinerja pemerintah. "Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Jika setiap dinas tahu apa yang dilakukan, tujuan pembangunan seperti SDM, pendidikan, ekonomi, wisata dan lain sebagainya akan tercapai," ujarnya.