Kemensos alokasikan dana Rp 236 miliar untuk Bansos di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengalokasikan dana Rp 236,2 miliar untuk bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi tahun ini. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 38.208 keluarga penerima Program Keluarga Harapan di Banyuwangi.

Melalui KKS, keluarga yang mendapat bantuan bisa mencairkan melalui mesin ATM. Dalam setahun, setiap keluarga mendapatkan Rp 1.890.000 dengan sistem berkala selama empat kali.

"Lewat sistem bantuan non-tunai dengan KKS agar bisa tepat sasaran. Dan pemerintah bisa memantaunya secara real time, sekaligus manfaatnya bisa mudah bila ingin menabung," ujar Khofifah saat mengunjungi 350 keluarga penerima PKH di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (11/6).

Bansos penerima KKS ini, kata Khofifah, harus digunakan untuk mendukung biaya pendidikan Anak dan kesehatan anak.

"Saat saya tanya tadi, rata-rata anaknya mau masuk SMP dan SMA. Ada yang dipakai untuk daftar ulang, beli perlengkapan sekolah dan ambil ijazah. Jadi peruntukan bagi penerima bansos PKH, untuk support anak sekolah dan tambahan gizi bayi balita dan ibu hamil," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, menambahkan dari Rp 236,2 miliar Bansos PKH yang dialokasikan untuk Banyuwangi, diantaranya untuk KKS sejumlah Rp 72,2 miliar, kemudian untuk subsidi Beras Sejahtera (Rastra) senilai 161,2 miliar bagi 117,536 keluarga.

"Mendukung pelaksanaan PKH di Banyuwangi sudah ada 185 orang pendamping agar bisa dipantau. Sisanya anggaran untu Lansia Rp 2 juta, dan disabilitas Rp 2 juta," ujar dia.

Di sisi lain, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar dalam sambutannya menyampaikan di Banyuwangi sudah melakukan beragam inovasi untuk menekan angka kemiskinan, sekaligus mengurangi angka putus sekolah dan memperbaiki layanan kesehatan di Banyuwangi.

"Kami telah membentuk UGD Kemiskinan di setiap desa. Dalam program itu setiap aduan masyarakat mulai rumah yang tidak layak huni, butuh bantuan kebutuhan primer, kesehatan, hingga anak-anak putus sekolah harus diselesaikan dengan cepat. Berkat program-program yang sinergis dengan pusat, kini angka kemikinan di Banyuwangi menurun lagi menjadi 8,79 persen," kata Anas.