Kinerja Banyuwangi raih predikat paling akuntabel di Indonesia

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) RI menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sebagai yang terbaik dengan nilai A. Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Selasa (31/1).

Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus pertama di Indonesia yang mendapat nilai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.

"Di Indonesia, Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang dapat A. Enggak ada temannya, saya harapkan tahun depan ada perbaikan dari daerah lain. Sudah kita cek semuanya di Banyuwangi dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen. Saya sendiri ke sana. Memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, tapi ruh perubahan dan inovasi program cukup menonjol," ujar Asman Abnur.

SAKIP sendiri adalah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

Menurut Asman, tidak mudah untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP. Banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.

"Kita lihat mana daerah yang efektif mengeluarkan anggaran, memiliki target dalam bekerja. Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas," ujar Asman.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini kian mendorong kinerja aparatur. "SAKIP ini penting karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan," ujar Anas.

Anas bersyukur, ikhtiar bersama-sama di Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik. Kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki. Banyuwangi memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja.

"Jadi kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur. Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan ini, kita berhasil hemat Rp 213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100 persen program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program," ujar Anas.

"Dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, tidak hanya dari absensi," imbuh Anas.

Selain itu, lanjut dia, ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik. Mulai dari analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan.

"Tiap hari saya kumpulkan dari kepala dinas sampai bagian kebersihan, saya paparkan kita sebulan ke depan mau lakukan apa. Bahkan saya pergi ke Jakarta, misalnya ke kementerian, saya sampaikan di depan semua staf. Intinya berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung siapa bupatinya," kata Anas.