1. BANYUWANGI
  2. INFO BANYUWANGI

Menteri Yuddy: Disiplin PNS di Pulau Jawa masih lemah

Ini terlihat dari banyaknya manipulasi absensi.

MENPAN-RB Yuddy Chrisnandi. ©2016 Merdeka.com Reporter : Mochammad Andriansyah | Minggu, 26 Juni 2016 13:25

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokeasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyebut, kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia rata-rata tidak disiplin. Khususnya daerah-daerah di Pulau Jawa kerap memanipulasi absensi. Padahal kesejahteraan PNS saat ini, sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini diungkap Menteri Yuddy saat menggelar Safari Ramadan di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat sore (24/6). Kata dia, di Tanah Blambangan ini, menjadi daerah kali pertama dikunjunginya saat menyambangi Jawa Timur.

"(Safarai Ramadan) saya sudah mulai Provisi Banten, semua kota di Jawa Barat, jalur selatan Jawa Tengah dan sekarang masuk Jawa Timur, dimulai dari Banyuwangi untuk melihat langsung bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, instansi daerah, dan juga sistem pengawasan yang dilakukan ke pegawai," kata Menteri Yuddy.  ‎

Ia juga menegaskan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar pelayanan publik menjadi lebih baik. "Karena semua tempat itu (daerah yang disambangi Yuddy di Safari Ramadannya) rata-rata pengawasan kami, aparatur pengawasannya masih lemah. Ini yang akan kita perbaiki," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya ingin melihat sampai sejauh mana inovasi dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan kedisiplinan pegawai serta produktivitasnya. "Kan Pegawai Negeri Sipil ini sekarang, Alhammulillah kesejahteraannya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan di era Pemerintahan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ini dikasih, ditambah lagi THR (Tunjangan Hari Raya), tunjangan kerjanya diperbaiki," ucapnya.  

Yuddy juga menjanjikan, akan ada tunjangan perumahan yang lahannya disiapkan pemerintah daerah. Sedangkan program pembangunannya dilakukan oleh pihak kementerian. "Nanti akan ada tunjangan perumahan melalui pembangunan. Rumah-rumah susun untuk tempat tinggal PNS, di mana lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah setempat, program pembangunannya oleh Menteri Perumahan Rakyat dan PU," katanya.  

"Jadi kalu kesejahteraan rakyat dari PNS ini sudah semakin baik, sudah semakin meningkat, yang target tidak ada THR menjadi ada THR, ya masyarakat menuntut produktivitas harus sudah makin tinggi, menuntut disiplinnya makin tinggi. Untuk itu tim pengawasannya juga harus makin baik," sambungnya tegas.

Melalui Safari Ramadan yang dilakukan ini, bisa memberikan motivasi bagi pejabat kepegawaian daerah, khususnya bupati/wali kota untuk memikirkan bagaimana memperbaiki sistem pengawasan.

"Dari mulai absensi saja. Kalau di Banyuwangi ini sudah menggunakan apa? Timer. Menggunakan timer. Dalam waktu tidak terlalu lama, tadi Bupati Banyuwangi (Abdullah Azwar Anas), Pak Anas tadi sudah menyampakan pada saya, akan ditingkatkan ke sistem absensi elektronik digital, apakah itu menggunakan fingerprint ataukah dengan face retina print," kata Yuddy.

Dengan sistem absensi manual, Yuddy menyebut, sangat mudah direkayasa. Yang memungkinkan adanya rekayasa absensi, misalnya (PNS) datang terlambat ditandatangani, belum pulang sudah tanda tangan pulang. Kalau begitu sangat sulit dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Masyarakat akan semakin percaya kalau pegawai negeri sipil sangat tidak disiplin. Maka harus dilakukan pengawasan yang lebih baik.

Sementara dari pelbagai kunjungan dilakukan pihaknya selama Safari Ramadannya, beberapa daerah di Pulau Jawa ini masih jauh tertinggal dengan Papua. "Dari pelbagai kunjungan saya sejak seminggu lalu ya, di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekarang di Jawa Timur. Kesimpulannya adalah, pengawasan para pejabat pembina kepegawaian terhadap disiplin pegawainya masih rendah. Itu yang akan kita perbaiki."

Terkait sistem absensi di seluruh instansi pemerintahan akan segera dibuatkan surat edaran (SE) dari Kementerian PANRB agar menggunakan sistem digital. "Jadi nanti sudah tidak boleh lagi menggunakan manual. Di Provinsi Papua saja di Kabupaten Tolikara yang di atas pegunungan, di bawah Puncak Jaya, saya lihat sendiri sudah menggunakan fingerprint. Jadi kalau di Jawa masih manual, saya rasa akan sangat ketinggalan," kata dia.

(FF/MA)
  1. Info Banyuwangi
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA