Menteri Yuddy akan adopsi Smart Kampung untuk 57 daerah

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi akan adopsi Smart Kampung milik Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, ke 57 daerah yang ditunjuk sebagai role model standar pelayanan publik nasional.

Hal ini disampaiakan Menteri Yuddy saat menggelar Safari Ramadan di Banyuwangi, Jumat sore (24/6) kemarin. Saat itu, Yuddy mengaku tidak menyangka akan diajak Bupati Abdullah Azwar Anas melihat-lihat Smart Kampung di Desa Kampunganyar, kecamatan Glagah.

"Saya awalnya membahas Smart City dengan Bupati Banyuwangi (Abdullah Azwar Anas), ternyata saya dibawa ke Smart Kampung. Saya langsung kagum dengan program ini. Ini untuk mengatasi kemacetan pelayanan publik dari desa. Ini sangata bagus," kata Yuddy.

Di Smart Kampung Desa Kampunganyar, mantan anggota DPR ini melihat-lihat perpusatakaan mini, dan ruang pelayanan publik yang terkoneksi internet. "Ini luar biasa. Bukan tradisinya desanya yang diubah, tapi pola pikir yang diubah. Budaya dan tradisi masih tetap dipertahankan," kata Yuddy kagum.

Alumni Universitas Indonesia ini juga mengatakan, selama ini, saat pihaknya sambang di tiap daerah, selalu membahas layanan publik prima dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju Smart City. "Tidak pernah sekalipun kami berbicara tentang Smart Kampung. Sehingga ketika tadi Pak Anas menceritakan Program Smart Kampung, saya langsung terkejut," ucapnya.

Dia juga mengaku, selama ini memang tak pernah terpikirkan membangun desa cerdas, seperti yang ada di Banyuwangi ini. Dengan Smart Kampung, pelayanan publik yang selama ini mengalami kemacetan di tingkat birokrasi bisa cepar teratasi.

"Selama ini, pelayanan publik di desa sering terhambat karena jarak dari desa ke kota sangat jauh. Apalagi seperti kebanyakan desa-desa di Jawa Timur, butuh waktu berjam-jam ke kota hanya untuk mengurus administrasi. Tapi dengan Smart Kampung yang terkoneksi dengan fiber optik untuk internet di tiap desa, bisa memotong waktu yang lama itu. Pendata KTP nya bisa langsung terkoneksi. Pelayanan publik bisa makin cepat," ujarnya.

Karena damak positif Smart Kampung inilah, Yuddy berencana menjadikannya sebagai role model untuk diterapkan di 57 kabupaten/kota se-Indonesia yang harus memiliki standar nasional pelayanan publik. Ini akan diterapkan secara bertahap di Indonesia. Ini suatu inspirasi dan inovasi yang layak dicontoh kepala daerah lain.

"Caranya mungkin dengan memulai satu desa di satu kecamatan sebagai contoh. Nanti akan memberikan trickle down effect, motivasi bagi desa lain untuk membangun hal serupa. Apalagi tahun ini (2016) dari dana desa, rata-rata tiap desa akan menerima bantuan Rp 1,2 miliar. Program ini harus bisa dicontoh," katanya.

Untuk menerapkan hal ini, kata Yuddy, kuncinya adalah pada komitmen kuat dari seorang kepala daerah. "Bukan sekadar tergantung pada IT dan transformasi IT, tapi komitmen kuat kepala daerah membangun peradaban di kampung-kampung, yang setara dengan pembangunan yang berlangsung di perkotaan. Itu adalah kuncinya," ujar Yuddy.

Seperti diketahui, Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. Setiap desa didesain memiliki kerangka program terintegrasi dan memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi pilot project Smart Kampung. Saat ini sedang disiapkan 176 desa lagi untuk menuju Smart Kampung.

"Untuk menunjang hal tersebut, desa diwajibkan mengalokasikan belanja bandwidth di APBDes-nya. Layanan Wi-Fi gratis di desa ini, juga 24 jam nonstop. Di setiap desa juga disediakan perpustakan. Seperti Desa Kampunganyar ini yang perpusnya dibuka hingga larut malam, siapapun bisa mengakses setiap saat," kata Anas.