Pertahankan WTP murni 5 kali, Banyuwangi raih penghargaan Kemenkeu

Merdeka.com, Banyuwangi - Keberhasilan Banyuwangi mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI. Mewakili Banyuwangi, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Djajat Sudrajat menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9).

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Djajat Sudrajat mengatakan, Kemenkeu memberikan apresiasi kepada Banyuwangi berupa plakat penghargaan khusus karena berhasil mempertahankan opini LKPD WTP Murni dalam kurun 2013-2017. Opini WTP sendiri merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

"Alhamdulillah Banyuwangi mendapatkan apresiasi ini. Ini sebagai bekal kami untuk mendorong dan memotivasi terus dilakukannya perbaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," kata Djajat.

Djajat menambahkan, penilaian WTP Murni diraih salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan efektif dan efisien.

"Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol, mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu," kata Djajat.

Sementara itu, Bupati Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya.

"Capaian WTP ini meyakinkan kita semua bahwa program pelayanan publik yang inovatif dan penuh terobosan yang dilakukan Banyuwangi selama ini ternyata bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan," ujarnya.

Anas mengatakan, dulu banyak yang mengkhawatirkan sejumlah program baru yang bersifat inovatif, seperti Banyuwangi Festival, pelibatan banyak pihak dalam pengentasan kemiskinan, Smart Kampung, serta Mal Pelayanan Publik. Misalnya dalam Smart Kampung, pemda mewajibkan desa belanja teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di level desa, padahal itu tidak ada aturan secara formal.

"Berkat kepatuhan dan ketelitian mengelola program itu sesuai kaidah akuntansi negara, ternyata memang semuanya oke pertanggungjawabannya," ungkap Anas.

Banyuwangi sebelumnya juga pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Dana Rakca dari Menteri Keuangan. Penghargaan ini diberikan kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama.