1. BANYUWANGI
  2. INFO BANYUWANGI

Sering jadi tempat belajar, Anas ingatkan optimalisasi pelayanan publik

"Saya cek di media sosial dan SMS center masih ada beberapa keluhan mendasar yang seharusnya sudah tidak ada lagi," kata Anas.

Bupati Anas saat Rakor di Kantor Pemkab Banyuwangi. ©2017 Merdeka.com Reporter : Mohammad Ulil Albab | Jum'at, 22 September 2017 10:52

Merdeka.com, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi hampir setiap pekan sering menerima tamu dari berbagai daerah. Berbagai kunjungan datang ke Banyuwangi untuk belajar berbagai sistem birokrasi dan pelayanan publik. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terus mengingatkan agar pelayanan pelayanan publik terus dioptimalkan.

"Saya cek di media sosial dan SMS center masih ada beberapa keluhan mendasar yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Misalnya, di kelurahan ada petugas yang datang terlambat atau jam istirahatnya melebihi waktu yang ditentukan, sehingga ada warga yang mengurus harus menunggu lama. Pantau dan segera tangani keluhan warga," kata Anas dalam Rakor di Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu (20/9).

Apalagi, kata Anas, Banyuwangi telah menjadi referensi bagi sejumlah daerah dalam penerapan sistem pemerintahan yang inovatif dan efisien. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap Banyuwangi.

"Kita jangan berhenti belajar, harus terus melakukan yang terbaik. Pokoknya bergerak saja, masalah pasti ada di lapangan, tinggal bagaimana kita meresponsnya," ujar Anas mengingatkan.

Dalam Rakor, Anas mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah. Dia juga merinci beberapa laporan yang perlu dievaluasi terkait keluhan dalam pelayanan publik.

"Laporan warga sakit yang belum terpantau di program jemput bola juga wajib segera direspons. Tidak ada daerah yang tumbuh tanpa masalah, itu wajar saja, tinggal bagaimana kita merespons masalah untuk memberi solusi yang baik bagi masyarakat," tukasnya.

Pelayanan publik, yang dinilai rentan dengan praktik Pungutan Liar (Pungli). Dari situ, Anas menekankan di Banyuwangi jangan sampai ada praktik yang membebani masyarakat dalam pelayanan publik seperti Pungli.

"Dengan dan atas nama siapapun, entah orang itu bawa nama pejabat siapapun, jangan diladeni. Kita tegak lurus pada aturan. Sekali lagi saya tekankan jangan ada sikap yang memberatkan rakyat, seperti pungli, jangan sampai ada," ujarnya.

(MT/MUA)
  1. Info Banyuwangi
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA