Susun kebijakan ekonomi, Pemkab Banyuwangi teken MoU dengan BPS

Merdeka.com, Banyuwangi - Bu‎pati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk memotret perkembangan ekonomi di daerahnya akan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (PBS). Data ini dijadikan landasan menyusun kebijakan perekonomian di Bumi Blambangan.

"Selama lima tahun terakhir, Pemkab Banyuwangi selalu memanfaatkan data BPS untuk penyusunan kebijakan ekonomi. Data tersebut mulai dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan perkapita hingga nilai investasi," kata Anas saat memimpin upacara pelepasan 2570 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Taman Blambangan, Jumat (29/4).

‎Bahkan pihaknya telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan BPS. "Pemkab Banyuwangi juga melakukan MoU khusus dengan BPS untuk memotret seluruh perekonomian di tiap kecamatan yang ada di Banyuwangi," ucapnya.

Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin mengatakan sesuai amanat undang-undang, sensus ekonomi dilaksanakan tiap 10 tahun sekali. "Tujuannya untuk melihat perkembangan perekonomian nasional maupun daerah dalam kurun waktu satu dasawarsa," kata Amin.

Selain itu, ‎sensus juga sebagai gambaran tentang level dan struktur ekonomi berikut informasi dasar dan karakteristik suatu daerah. ‎Berdasarkan data tahunan BPS, perekonomian Banyuwangi progresnya cukup bagus. Geliat perekonomian mengalami peningkatan drastis.

Setelah upacara pelepasan petugas sensus, BPS akan melakukan pendataan ekonomi di 24 kecamatan di Banyuwangi. "Sensus ini melibatkan 2570 orang petugas, yang akan melakukan pendataan terhadap sasaran sensus. Semua petugasnya adalah warga Banyuwangi asli yang telah kami seleksi dan kami beri pelatihan," jelas Amin.

Untuk sasaran sensus mencakup seluruh usaha atau perusahaan, baik yang berada di lokasi tetap atau permanen seperti per kantoran, hotel maupun usaha yang tidak menetap seperti kaki lima dan pasar kaget.

"Pelaku usaha yang menjadi target sensus mulai pemerintah, lembaga non-profit, korporasi atau perusahaan. Rumah penduduk pun (rumah tangga) juga akan kita datangi. Mengingat tren e-Commerce saat ini banyak yang dijalankan lewat rumah tangga," kata Amin.

Pada Sensus Ekonomi semua bidang usaha menjadi sasaran, kecuali pertanian. Sektor usaha meliputi pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, informasi dan komunikasi serta berbagai kegiatan jasa.

"Sektor pertanian tidak masuk dalam sasaran sensus. Karena BPS melaksanakan sensus pertanian secara terpisah. Survei ekonomi ini akan menjadi pondasi bagi pengukuran kegiatan usaha di Indonesia. Dari sensus ekonomi ini kita akan dapat gambaran bagaimana potensi, karakter, dan struktur ekonomi daerah," ujar Amin.