Tekan laju inflasi daerah, Banyuwangi sinergikan BUMDes dan Bulog

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi berupaya menjaga kualitas perekonomiannya dengan memacu pertumbuhan dengan tetap mengendalikan laju kenaikan harga barang (inflasi). Strategi itu bertumpu pada pengembangan pertanian, infrastruktur, dan pariwisata.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya secara rutin bertemu dengan jajaran Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan dan pelaku usaha untuk menyinergikan langkah. ”Misalnya dengan perbankan dan BPS kita petakan kecamatan mana yang sedang oke ekonominya, mana yang melambat. Ini penting agar kita tahu intervensi apa yang perlu dilakukan pemerintah,” ujar Anas.

Sejumlah kebijakan lahir dari sinergi antar elemen tersebut. Dia mencontohkan sinergi Bulog dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini sudah berjalan di 14 desa lahir dari tantangan menjaga inflasi di level desa. ”Warga desa bisa mendapatkan komoditas seperti tepung terigu, gula, minyak yang dipasok Bulog dengan harga lebih murah,” kata dia.

”Kami baru saja bertemu dengan BI, BPS dan pihak terkait untuk mengevaluasi dan menyusun program agar yang kurang bisa ditingkatkan, yang bagus dipertahankan,” ujar Anas.

Berkat strategi terpadu dan kerja banyak pihak itulah, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi dalam lima tahun terakhir selalu di atas rata-rata Provinsi Jatim dan nasional. Misalnya pada 2015 pertumbuhan Banyuwangi sebesar 6,01 persen, ini di atas rata-rata Jatim sebesar 5,49 persen dan nasional 4,8 persen. Adapun penghitungan 2016 masih difinalisasi BPS.

Meski pertumbuhan ekonomi cukup bagus, tingkat inflasi bisa dijaga di level yang rendah dan stabil. Inflasi Banyuwangi juga selalu berada di bawah rata-rata Jatim dan nasional. Pada 2016 inflasi Banyuwangi 1,91 persen, ini di bawah Jatim yang sebesar 2,7 persen dan nasional 3,02 persen. Bahkan dalam beberapa kesempatan, inflasi Banyuwangi termasuk yang terendah di level nasional. ”Pada Januari 2017 inflasi Banyuwangi berdasar data BPS sebesar 0,66 persen adalah yang terendah di Jatim,” ujar Anas.

Untuk menekan inflasi, berbagai upaya dilakukan terutama untuk menjaga pasokan pangan. Di antaranya dengan meningkatkan infrastruktur pertanian lewat pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi yang tahun ini ditargetkan di 2.200 titik senilai Rp 150 miliar. Di Banyuwangi, jaringan irigasi primer mencapai 3.718 kilometer, irigasi sekunder 2.204 kilometer dan irigasi tersier 797 kilometer yang memasok air ke lebih dari 66.000 hektare persawahan.

Pemkab Banyuwangi bersama petani juga mengembangkan sejumlah varietas unggul, memberi bantuan pupuk dan alat pertanian, berinovasi mengembangkan cabai dan menyediakan Mobil Layanan Pertanian Terpadu untuk membantu petani menghadapi permasalahan tanam.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Jember, Achmad Bunyamin, mengapresiasi kinerja ekonomi Banyuwangi. ”Ini bagus meski pertumbuhannya cukup tinggi, inflasi bisa dijaga di level rendah. Saya melihat banyak inovasi Banyuwangi bisa menggerakkan perekonomian dengan efektif, seperti memadukan pariwisata, pertanian dan UMKM. Ada faktor kekompakan birokrasi dan leadership yang layak diapresiasi,” ujarnya.

Dia mengapresiasi upaya pembangunan pertanian. Sinergi Bulog dan BUMDes di Banyuwangi juga efektif memperlancar distribusi pangan. ”Ini sudah tepat. Daerah bisa menjaga inflasi volatile food atau komoditas pangan yang rentan fluktuasi, karena tidak bisa mengubah inflasi karena kebijakan pusat seperti kenaikan BBM, STNK, dan lainnya,” kata Achmad.