Temui bupati, Kementerian PUPR akan gelar pameran program sejuta rumah

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelar pameran rumah rakyat di Banyuwangi. Dilaksanakan di Gedung Seni Budaya (Gesibu), mulai 14-19 Oktober mendatang. Pameran ini sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah yang pernah disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada April 2015 lalu.

Banyuwangi, menjadi salah satu bagian dari program tersebut, karena dinilai masyarakatnya akan memiliki antusias besar untuk program pembangunan sejuta rumah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Budi Hartono, mengatakan tren kemajuan ekonomi sudah meningkat. Selain Banyuwangi, ada kota lain yang masuk dalam program. Antara lain Kendari, Jambi dan Jakarta.

"Tahun ini ada 4 kabupaten kota yang kami gelar untuk mempromosikan program ini, salah satunya Banyuwangi. Karena kami melihat ada tren kemajuan perekonomian di Banyuwangi akhir-akhir ini, sehingga pusat memilih Banyuwangi," ujar Budi saat bertemu dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di ruang kerjanya, Selasa (4/10).

Program sejuta rumah, kata Budi, merupakan program pembangunan bersubsidi yang bisa dibeli masyarakat, meski dengan penghasilan rendah (MBR), melalui fasilitas KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Keuntungannya berupa uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang hanya 1 persen dari harga rumah. "Sebanyak 30 pengembang perumahan bersubsidi dan perbankan akan turut dalam pameran tersebut. Masyarakat bisa membeli rumah dengan suku bunga hanya 5 persen per tahun dan jangka waktu pelunasannya hingga 20 tahun," ujar Budi.

Padahal, sebelum program sejuta rumah ditetapkan, suku bunga KPR FLPP masih mencapai 7,25 persen per tahunnya.

"Penurunan suku bunga ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau dihitung-hitung, ini ringan sekali. Jangka waktunya panjang, bunganya juga rendah. Daripada uang dibuat ngontrak atau sewa rumah, mending dibuat bayar cicilannya," ujar Budi.

Budi juga mengeluarkan angka backlog perumahan rakyat secara nasional. Saat ini angka backlog rumah nasional telah turun dari 13,5 juta pada 2010, menjadi 11,4 juta di 2015. Seiring itu, lanjut dia, persentase masyarakat yang menghuni rumah sendiri meningkat dari 78 persen (2010) menjadi 82,63 persen (2015).

"Karena kalau dilihat, masalah backlog adalah masalah keterjangkauan (accessibility). Hal ini disebabkan harga KPR terus naik, namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kenaikan tersebut. Sehingga daya belinya turun. Maka untuk meningkatkan keterjangkauan, salah satunya dengan menurunkan suku bunga, sehingga daya beli masyarakat juga naik," ujar Budi.

Fasilitas lain yang diberikan melalui FLPP ini berupa jaminan asuransi rumah, seperti asuransi jiwa dan kebakaran. Fasilitas lain yang diberikan pemerintah melalui skema FLPP ini adalah jaminan asuransi rumah, mulai asuransi jiwa hingga kebakaran.

"Keuntungan lainnya dari fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp 4 juta. Sedangkan untuk PNS, akan ada tambahan lagi sebesar Rp 4 juta dari Bapertarum. Jadi totalnya untuk PNS Rp 8 juta," katanya. Bapertarum merupakan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan sangat mendukung program tersebut. Agar semakin banyak masyarakat mendapatkan tempat huni layak. Tentunya dengan harga yang terjangkau.

Selain itu, Anas juga menyampaikan peringatan kepada pengembang perumahan bersubsidi agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemkab Banyuwangi. Seperti penyediaan fasilitas umum dan sosial yang harus dilengkapi.

"Saya termasuk cerewet tentang perizinan pembangunan perumahan. Ini semata-mata untuk pengendalian agar pengembang tidak sembarangan. Rumah-rumah rakyat ini harus dibangun dengan kualitas bagus, meskipun perumahan bersubsidi. Selain itu, drainase yang baik dan fasilitas umum juga harus disediakan," ujar Anas.